Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bos Kadin DKI Jakarta Ungkap Ekspor Pasir Laut Selama Ini Sudah Ada Meski Dilarang: Cuannya Gede

image-gnews
Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi buka suara soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Dia mengungkapkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor pun, sudah banyak pengusaha yang melakukan ekspor komoditas ini. 

"(Peminatnya) tinggi. Cuannya gede," ujar Diana saat ditemui Tempo di Sultan Hotel, Jakarta Pusat pada Rabu, 31 Mei 2023. 

Padahal, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Larangan itu diatur lewat Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Alasan pelarangan ekspor disebutkan dalam SK tersebut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. 

Kerusakan yang terjadi adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut. Sejumlah pulau kecil di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau tenggelam akibat penambangan pasir laut. 

Diana mengatakan ekspor pasir laut selama ini sudah ada namun dibatasi kuotanya. Kondisi tersebut, kata dia, bahkan menjadi celah bagi pengusaha untuk membuat banyak  perusahaan demi mendapatkan kuota ekspor lebih besar. 

"Dengan pembatasan itu, sebenarnya satu orang bisa punya perusahaan empat sampai lima, karena supaya kuota keluar," tutur Diana.  

Selanjutnya: Akhirnya, para pengusaha tambang mengadu....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

40 menit lalu

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. [TEMPO/ Andrey Prasetyo]
Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebutkan jumlah infrastuktur waduk di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.


Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

45 menit lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

58 menit lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

1 jam lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.


Puan Maharani Heran Minimnya Tepuk Tangan di Rakernas PDIP: Kayak Nonton Wayang

2 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Eno/Man
Puan Maharani Heran Minimnya Tepuk Tangan di Rakernas PDIP: Kayak Nonton Wayang

Puan Maharani mengaku heran para peserta Rakernas IV PDIP tak tepuk tangan saat Megawati Soekarnoputeri, Ganjar Pranowo, dan Jokowi berpidato.


Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

4 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

Jokowi menyinggung soal pentingnya waduk dalam kemandirian pangan di Tanah Air saat membuka Rapat Kerja Nasional IV/2023 kemarin.


Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

6 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya. Begini bocorannya.


Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

7 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa seluruh stasiun kereta cepat sudah siap beroperasi menjelang peresmian pada Oktober 2023.


Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep hadir bersama istrinya Erina Sofia Gudono, dan jajaran pengurus DPP PSI, dalam pertemuan bersama, pengurus organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Kantor Bara JP, Kayu Putih, Jakarta Timur, kamis, 27 September 2023. FATURAHMAN SOPHIAN/TEMPO.CO
Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

Kaesang, putra presiden yang diangkat sebagai ketua umum PSI lewat jalur 'tol' mengkonfirmasi argumentasi realitas politik saat ini.


Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

9 jam lalu

Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk upaya rekonsiliasi korban pasca peristiwa G30S 1965?