TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan, pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Anas menyebut, tenaga honorer nantinya tetap perlu mengikuti proses seleksi, termasuk audit data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi terkait dengan 2,3 juta (formasi yang dibuka pada CASN 2024) itu kan ada 1,6 juta (formasi untuk tenaga honorer). Mereka nanti akan diikutkan proses untuk ini (CASN 2024). Nah nanti ada proses yang pasti mereka ikuti. Harapannya, serap atau tidaknya tergantung audit BPK dari syarat-syarat," ujar Anas dalam keterangannya di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Januari 2024.

Anas menyebut, meski pihaknya akan berupaya optimal, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat tetap tidak akan lolos menjadi PPPK. "Kemarin BPKP kan melakukan audit. Kita kan sudah sampaikan dulu ada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) bagi mereka yang ikut dipersilakan ikut, tapi jika ditemukan syarat-syaratnya atau ijazahnya tidak sesuai tentu akan di take down," kata Anas.

Pada CASN 2023, kata Anas, Kemenpan RB menemukan masih banyak honorer yang tidak lolos seleksi karena data yang tidak akurat. Meski demikian, ia berharap tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat terserap dalam rekrutmen CASN 2024.

"Harapan saya datanya benar. Karena kemarin (CASN 2023) ditemukan beberapa datanya tidak benar, tidak sesuai dengan ijazahnya. Itu BPKP yang akan urus. Harapan kami, teman-teman yang sudah mengabdi sudah lama dengan baik dan benar serta memenuhi syarat-syarat mestinya mereka punya hak (menjadi PNS)," tuturnya

Sebelumnya, Jokowi mengatakan total jumlah ASN yang akan direkrut pada 2024 mencapai 2,3 juta formasi. Angka itu terbagi untuk lowongan fresh graduate 690.822 formasi dan sisanya lowongan PPPK 1.605.694 formasi. Jokowi menyebut, ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat.

"Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu," ujar Jokowi dalam keterangan resmi pada Jumat malam, 5 Januari 2024.

Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Anies Sebut Orang Dalam di Proyek Food Estate Prabowo, Ada Kader Gerindra hingga Pejabat Kemenhan