TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung pesaingnya, Prabowo Subianto, soal ‘orang dalam’ di berbagai proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan Anies dalam sesi tanya jawab Debat Capres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu malam, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta.
Pada awalnya, Anies berkata bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki standar etika yang tinggi karena harus mengambil keputusan-keputusan sulit. Tetapi, pada kenyataannya ada praktik-praktik yang melanggar etika, salah satunya adalah dengan kehadiran ‘orang dalam’ pada sebuah proyek yang sedang dijalankan.
“Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan, banyak ‘orang dalam’ dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu ‘orang dalam’ dalam pengelolaan food estate,” ucap Anies kepada Prabowo, Minggu.
Menanggapi hal itu, Prabowo mengklaim bahwa apa yang dituduhkan Anies tidak benar. Dia bahkan bersedia untuk duduk bersama dan membuka semua data-data yang diperlukan. “Saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka,” kata Prabowo.
Lantas, benarkah ada orang dalam di proyek Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Food Estate dan ‘Orang Dalam’
Food Estate atau lumbung pangan adalah salah satu proyek pangan yang dikerjakan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Walaupun berkaitan dengan pangan, tetapi proyek ini juga dikerjakan oleh sejumlah kementerian, salah satunya adalah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Untuk membuat food estate tersebut, dilakukan pembukaan lahan dengan membabat hutan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, hingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan banjir di pemukiman warga. Bahkan, belakangan proyek food estate dengan komoditas singkong itu tidak bisa tumbuh dan gagal panen.
Berdasarkan catatan Majalah Tempo yang dirilis pada 9 Oktober 2021, proyek Food Estate di Kalimantan Tengah tersebut dikembangkan oleh PT Agro Industri Nasional atau Agrinas. Perusahaan ini berada di bawah Yayasan pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) yang juga membawahi PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Diketahui, perusahaan ini, baik Agrinas, PT TMI, dan YPPSDP banyak diisi oleh kader Partai Gerindra, partai yang didirikan Prabowo. Sejumlah tokoh yang merupakan orang dekat Prabowo juga ada di sana. YPPSDP sendiri memiliki 99 persen saham di Agrinas dan sisanya adalah milik Koperasi Pegawai.
Selain itu, Agrinas juga didukung oleh sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Bahkan, proyek ini juga semakin sarat kepentingan karena sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) justru dikaryakan menjadi petani. Meski hanya berupa perkebunan singkong tapi kebun di tengah hutan tersebut dijaga tentara bersenjata selama 24 jam. Penduduk, termasuk warga sekitar hutan dan wartawan dilarang masuk.
Pengembangan lumbung pangan di hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, itu seluas 33.750 hektare. Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, mengatakan perwakilan Agrinas datang bersama Kementerian Pertahanan ketika mensosialisasi program food estate pada 2020 lalu. “Keduanya mengaku sebagai mitra,” ucap Jaya.
Adapun Direktur Utama Agrinas adalah Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Gerindra. Ada pula Dirgayuza Setyawan, mantan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, yang menjabat Direktur Operasi dan Wakil Chief Executive Officer Agrinas.
Beberapa anggota staf di Agrinas juga merangkap sebagai karyawan di Kementerian Pertahanan. Salah satunya Mahesa Mukhsin yang menjabat Chief Strategy Officer dan Chief Financial Officer. Mahesa pernah menjabat anggota staf ahli Menteri Pertahanan sampai Februari 2021.
Sementara itu, posisi komisaris diduduki para pensiunan tentara. Misalnya Mayor Jenderal Arri Sujono, asisten personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 2008. Ada pula Brigadir Jenderal Surya Dharma, Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI 2015, dan Letnan Kolonel Handoko yang pernah menjabat Kepala Administrasi TNI. Para purnawirawan ini anggota tim kampanye Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019.
Adapun susunan petinggi PT Agrinas berdasarkan rilis dari situs aktivis lingkungan Greenpeace adalah sebagai berikut:
- Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
- Komisaris: Arri Sujono
- Komisaris: Prasetyo Hadi
- Komisaris: Harryadin Mahardika
- Komisaris: Sudaryono
- Komisaris: Surya Darma
- Komisaris: Nugroho Widyotomo
- Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)
- Direktur Utama: Rauf Purnama
- Direktur: Glory Harimas Sihombing
- Direktur: Dirgayuza Setiawan
- Direktur: Handoko
- Direktur: Mahesa Mukhsin
- Direktur: Arif Karyadi Uswandi
- Direktur: Simon Aloysius Mantiri
Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:
- Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
- Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
- Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
- Pembina: Supriadi
- Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana
- Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
- Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
- Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Debat Capres, Anies Kritik Keras Program Food Estate Singkong Prabowo yang Merusak Hutan Kalimantan
