TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres kedua untuk Pemilu 2024 telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad malam, 7 Januari 2024 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Debat yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo itu membahas tentang isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Dalam kesempatan itu, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyindir Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dia menyatakan ironis karena Kemenhan memiliki anggaran yang sangat besar namun tidak bisa melindungi situs resminya sendiri dari serangan siber pada 2023 lalu.

“Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker (pada) 2023. Sebuah ironi, karena itu kami ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan (yang) tidak bisa mempertahankan itu,” kata Anies saat menyampaikan visi misinya dalam debat capres.

Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula dari peretasan situs Kementerian Pertahanan pada 2023 lalu? Berikut kronologi diretasnya situs Kemenhan yang disinggung Anies dalam Debat Capres 2024 semalam.

Kronologi Peretasan Situs Kemenhan

Isu peretasan situs Kementerian Pertahanan pertama kali menyebar di media sosial X pada Rabu, 1 November 2023 lalu. Saat itu, ada sebuah utas dari pengguna X dengan nama akun @stealmole_int yang menyampaikan bahwa seorang hacker atau peretas dengan nama anonim “Two2”mengaku berhasil meretas situs Kementerian Pertahanan. Hacker itu pun lantas menjual dokumen rahasia dan sensitif dari website tersebut di pasar gelap.

Sebagai bukti, kata dia, hacker itu membagikan tangkapan layar dan menegaskan bahwa server dari Kementerian Pertahanan memiliki data sebesar 1,64 TB. Menurut analisis tanggapan layar yang dibagikan hacker itu, akun tersebut pun mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa hacker memang berhasil mengakses situs tersebut.

Kala itu belum bisa dipastikan metode yang digunakan hacker untuk menembus situs salah satu lembaga pemerintah itu. Namun, menurutnya, skenario yang mungkin dipakai adalah melalui penggunaan akun yang dibocorkan malware stealer.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa sekitar 1.484 dokumen atau data yang berhubungan dengan Kementerian Pertahanan, tersekspos di web pasar gelap karena malware Stealer,” ujar @stealthmole_int dalam utasnya, dikutip Tempo, Kamis, 2 November 2023.

Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan bahwa peretas “Two2” membagikan beberapa tangkapan layar dari dashboard situs kemhan.go.id di laman BreachForums yang biasa dipakai untuk menjual data hasil peretasan. Salah satunya berisi tentang jumlah penyimpanan yang sudah digunakan oleh Kemenhan sebesar 1,64 terabyte.

Selanjutnya: “Hal ini sedikit berbeda dengan..."

<!--more-->

“Hal ini sedikit berbeda dengan peretasan yang sudah pernah terjadi sebelumnya di mana peretas ingin menjual data yang berhasil mereka dapatkan dari peretasan, kali ini peretas hanya menjual akun yang bisa mengakses dashboard dari situs kemhan.go.id tersebut,” ucap Pratama lewat keterangan tertulis pada Kamis, 2 November 2023.

Pada situs itu, hacker memang tidak membagikan sampel data dan hanya membagikan tangkapan layar dari dashboard dan salah satu dokumen surat-menyurat di website kemhan.go.id. Meski contoh dokumen yang dibagikan tidak termasuk kategori rahasia, namun bisa saja terjadi kelalaian dari pengguna website atau karyawan yang menyimpan dokumen rahasia di situs Kemenhan tersebut. Hal inilah yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara.

“Akun yang didapatkan juga memiliki kemungkinan dipergunakan untuk mengakses sistem lain di Kemenhan yang menyimpan data penting serta dokumen rahasia negara,” kata Pratama.

Dia juga berujar bahwa CISSReC telah mengecek dan menggali informasi dari berbagai sumber, dan menemukan bahwa situs kemhan.go.id memang mempunyai kelemahan yang terkait dengan kredensial. Di mana 667 user serta ada 37 karyawan yang data pribadinya mengalami kebocoran yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses situs Kemenhan secara tidak sah.

“CISSReC juga menemukan beberapa url sub-domain dari kemhan.go.id yang kemungkinan bisa dipergunakan sebagai sebuah titik serangan terhadap website Kemenhan,” tuturnya.

Pratama juga mengatakan serangan siber itu bisa terjadi karena malware Stealer. Dalam berbagai kasus, kata dia, malware Stealer biasanya mencuri informasi yang dapat menghasilkan uang bagi para penyerang. Bentuk standar dari pencurian informasi, yaitu mengumpulkan informasi login.

“Seperti nama pengguna dan kata sandi, yang dikirimkan ke sistem lain melalui email atau melalui jaringan,” ujar Pratama lewat keterangan tertulis dikutip pada Kamis, 2 November 2023.

Setelah berhasil mengambil data yang bersifat sensitif dari perangkat target, menurut Pratama, Stealer akan mengirimkan informasi tersebut kepada aktor ancaman (threat actor). Sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk memeras korban, meminta tebusan, atau menjual data itu di pasar gelap, dan Forum Dark Web sebagai barang dagangan yang telah dicuri.

“Sehingga peretas hanya bisa memanfaatkan sumber daya manusia sebagai sebuah titik lemah dari keamanan siber,” tutur Pratama.

Walaupun demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membantah kebocoran data tersebut. Menurutnya, itu hanyalah sekadar isu belaka. “Kebocoran apa? Apa yang mau dibocorin, sih,” kata Budi Arie ketika ditemui di Press Room Kominfo, Kamis, 2 November 2023. “Yang ngeri kan kebocoran selingkuhan.”

Selanjutnya: Anggaran Kemenhan dari...

<!--more-->

Anggaran Kementerian Pertahanan dari Tahun ke Tahun

Berdasarkan catatan Tempo, anggaran Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan setiap tahunnya secara berkala di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sejak 2020-2023, pemerintah Indonesia tercatat telah menggelontorkan dana hampir Rp 700 triliun untuk belanja Kemenhan. Prabowo resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 23 Oktober 2019.

Dilansir dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang sudah diaudit, anggaran fungsi pertahanan pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 72 Tahun 2020 adalah Rp 117,96 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp 136,91 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, anggaran untuk fungsi pertahanan mencapai Rp 137,19 triliun. Namun, dikutip dari LKPP 2021 audited, realisasinya sebesar Rp 125,80 triliun.

Pada 2022, anggaran pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 mencapai Rp 134,65 triliun. Adapun realisasinya, dikutip dari LKPP 2022 audited, mencapai Rp 150,28 triliun. Realisasi tersebut lebih banyak 19,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun pada 2023 belum ada dokumen LKPP yang terbit. Namun, anggaran Kemenhan bisa dilihat di Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 134,32 triliun.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga bisa dilihat lewat Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Pada tahun terakhir Prabowo memimpin Kemenhan, anggarannya naik menjadi Rp 139,26 triliun. Jika dirincikan, anggaran Kemenhan di era Prabowo adalah:

1. Rp 117,96 triliun pada 2020;

2. Rp 137,19 triliun pada 2021;

3. Rp 134,65 triliun pada 2022;

4. Rp 134,32 triliun pada 2023;

5. Rp 139,26 triliun pada 2024.

RADEN PUTRI | DEFARA DHANYA | MOH KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Anies Sentil Jokowi soal Kesejahteraan TNI dan Polri, Bandingkan Kenaikan Gaji dengan Era SBY