Anies Soroti Anggaran Kemenhan Rp 700 T, Ini Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan Era Prabowo

Senin, 8 Januari 2024 10:13 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapat Pimpinan akan berlangsung pada Rabu hingga Kamis 22-23 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut satu Anies Baswedan sempat menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencapai Rp 700 triliun. Berapa anggaran pertahanan di era Prabowo Subianto yang juga tengah berkontestasi di Pilpres 2024?

"Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di tahun 2023,” ujar Anies dalam Debat Capres pada Ahad, 7 Januari 2024. “Karena itu, kami ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan yang tidak bisa mempertahankan itu."

Sebagai informasi, Prabowo turut berkontestasi pada Pilpres 2019 melawan Joko Widodo alias Jokowi. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada kabinet pimpinan Jokowi.

Dilansir dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang sudah diaudit, anggaran fungsi pertahanan pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 72 Tahun 2020 adalah Rp 117,96 triliun.

Namun, realisasinya mencapai Rp 136,91 triliun. "Pada fungsi Pertahanan, realisasi dipengaruhi oleh pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL," begitu yang tertulis di LKPP 2020.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, anggaran untuk fungsi pertahanan mencapai Rp 137,19 triliun. Namun, dikutip dari LKPP 2021 audited, realisasinya sebesar Rp 125,80 triliun.

Advertising
Advertising

Pada 2022, anggaran pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 mencapai Rp 134,65 triliun. Adapun realisasinya, dikutip dari LKPP 2022 audited, mencapai Rp 150,28 triliun. Realisasi tersebut lebih banyak 19,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya: Adapun pada 2023 belum ada dokumen LKPP yang terbit....

<!--more-->

Adapun pada 2023 belum ada dokumen LKPP yang terbit. Namun, anggaran Kemenhan bisa dilihat di Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Beleid itu menjelaskan, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun pada 2023. Ini terdiri dari belanja pegawai Rp 54,16 miliar, belanja barang Rp 46,04 miliar, dan belanja modal Rp 34,12 miliar.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga bisa dilihat lewat Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Pada tahun terakhir Prabowo memimpin Kemenhan, anggarannya naik menjadi Rp 139,26 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 54,74 miliar, belanja barang sebesar Rp 44,39 miliar, dan belanja modal sebanyak Rp 40,11 miliar.

Jika dirincikan, anggaran Kemenhan di era Prabowo adalah:

  • Rp 117,96 triliun pada 2020;
  • Rp 137,19 triliun pada 2021;
  • Rp 134,65 triliun pada 2022;
  • Rp 134,32 triliun pada 2023;
  • Rp 139,26 triliun pada 2024.

Dengan demikian, totalnya mencapai Rp 663,38 triliun. Namun, jumlah realisasinya bisa berbeda daripada anggaran yang disediakan.

Ini terlihat dari realisasi pada 2020 mencapai Rp 136,91 triliun dari anggaran Rp 117,96 triliun serta pada 2022 sebesar Rp 150,28 triliun dari anggaran Rp 134,65 triliun.

Adapun realisasi pada 2021 adalah Rp 125,80 triliun, lebih kecil dari anggaran yang sebesar Rp 137,19 triliun. Sedangkan realisasi anggaran Kemenhan pada 2023 belum ada catatan.

AMELIA RAHIMA SARI | DEFARA DHANYA

Pilihan Editor: Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Total Investasi Rp 4 Triliun

Berita terkait

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

3 jam lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

13 jam lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

15 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

16 jam lalu

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

18 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

18 jam lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

23 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

1 hari lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya