Harga MinyaKita Bakal Naik Setelah Pemilu, Zulhas: Bulan Depan Kami Evaluasi

Jumat, 5 Januari 2024 09:12 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyakita kepada pengunjung bazar pangan murah di Kids Republic School, Jakarta Timur pada Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pihaknya akan mengevaluasi aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita. Menurut dia, harga MinyaKita sudah seharusnya dinaikkan karena biaya produksi yang melambung.

"Harganya bulan depan kami evaluasi, karena kan sudah 1,5 tahun," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Kamis, 4 Januari 2023.

Kementerian Perdagangan akan memeriksa penerapan kenaikan HET pada akhir Februari atau setelah Pemilu 2024. Pertimbangannya, kata dia, apakah akan tetap Rp 14.000 per liter atau menjadi Rp 15.000 per liter.

Seperti diketahui, produksi Minyakita merupakan program yang dirilis oleh pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng pada 2022 lalu. Produk tersebut saat ini dibanderol Rp 14.000 per liter.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan harga MinyaKita sudah semestinya naik karena biaya pengemasannya yang kini tengah melonjak. "Memang mestinya (naik) karena packaging-nya sudah mahal, cuma nanti lah setelah Pemilu bakal naik Rp 15.000," kata Menteri Perdagangan saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Senin, 12 Desember 2023.

Advertising
Advertising

Persoalan MinyaKita ini, menurut Zulhas, akan terus menjadi sorotan Kementerian Perdagangan. Pasalnya, minyak goreng kemasan sederhana itu merupakan salah satu program prioritas pada saat dirinya dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 2022 lalu. Dia diamanatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjaga pasokan kestabilan harga minyak goreng.

Adapun sepanjang 2023, ia menyebutkan Kementerian Perdagangan telah menyalurkan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 3,26 juta ton. Dengan rincian 64 persennya merupakan minyak goreng curah dan MinyaKita sebanyak 36 persen.

Zulhas menuturkan MinyaKita dari berbagai produsen dan pengemas telah disalurkan ke 34 provinsi sebagai upaya stabilisasi harga minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya, program tersebut turut meredam laju inflasi sepanjang 2023. "Ini ikut menurunkan inflasi Indonesia dengan kejadian geopolitik global dan tingginya tingkat inflasi negara-negara di dunia."

Pilihan Editor: Zulhas soal Dituding Politisasi Bansos: Semakin Diomongin, Semakin Bagus

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Klaim Neraca Perdagangan Surplus tapi Ekspor Turun

6 jam lalu

Zulkifli Hasan Klaim Neraca Perdagangan Surplus tapi Ekspor Turun

Mendag Zulkifli Hasan klaim neraca perdagangan surplus tapi ekspor turun.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

2 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya