Terpopuler: Kenangan Luhut Bersama Rizal Ramli, Menpan RB Sarankan Satpol PP Dukung Gibran Dilaporkan

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 5 Januari 2024 06:00 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan melayat almarhum Rizal Ramli di rumah duka, Rabu, 3 Januari 2024. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak dibaca adalah mengenai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengenang mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Luhut mengatakan dirinya dan Rizal Ramli sama-sama memiliki karakter yang terbuka. "Karena itulah kami kerap berbeda pendapat dan berdebat kencang, tak jarang juga perdebatan itu dibumbui dengan kata-kata yang sedikit aneh," kata Luhut

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengenai pernyataan dukungan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Anas menyebut, kasus yang menyangkut netralitas seperti yang dilakukan Satpol PP di Garut dapat dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.

Lalu berita mengenai insentif bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun, hingga kini rincian insentif beserta besarannya belum diumumkan ke publik. Apa alasannya?

Kemudian berita tentang persiapan para Capres-cawapres menghadapi debat tahap ketiga. Debat tersebut akan membahas sejumlah persoalan, mulai dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, itu akan mempertemukan ketiga calon presiden Indonesia, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Lalu berita mengenai Utang pemerintah tercatat mencapai Rp 8.041 triliun per November 2023. Bagaimana perkiraan realisasi utang pada 2024?

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.

Selanjutnya: Kenangan Luhut Bersama Rizal Ramli…

<!--more-->

  1. Luhut Kenang Momen Bersama Rizal Ramli: Kami Kerap Berbeda Pendapat dan Berdebat Kencang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut berduka cita atas meninggalnya eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Ia pun mengenang momen bersama Rizal saat sama-sama menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan dirinya dan Rizal sama-sama memiliki karakter yang terbuka. "Karena itulah kami kerap berbeda pendapat dan berdebat kencang, tak jarang juga perdebatan itu dibumbui dengan kata-kata yang sedikit aneh," kata Luhut lewat akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan , pada Kamis, 4 Januari 2023.

Tetapi jika rapat sudah selesai, kata Luhut, dia dan Rizal kembali lagi menjadi sahabat karib. Menurut dia, persahabatan yang baik memang harus seperti itu. Dengan demikian, ia menekankan tak perlu bermusuhan meski ada perbedaan pendapat.

Luhut mengaku mengenalnya sejak Rizal menyelesaikan sekolah doktoral di Boston University, Amerika Serikat. Namun, keduanya baru berinteraksi secara intensif sejak sama-sama menjadi anggota Kabinet Persatuan Nasional dalam pemerintahan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Menpan RB Sarankan Kasus Satpol PP Dukung Gibran Dilaporkan…

<!--more-->

  1. Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran, Menpan RB: Silakan Laporkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas enggan berkomentar banyak mengenai pernyataan dukungan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Anas hanya menyebut, kasus yang menyangkut netralitas seperti yang dilakukan Satpol PP di Garut dapat dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. "Kami sudah sampaikan berulang kali, silakan kawan-kawan laporkan ke KASN. Nanti kita lakukan tindakan. KASN kan ada daftarnya semua. Nanti akan diklasifikasi setiap jenis dan pelanggarannya," ujar Anas usai pertemuan dengan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 Januari 2024.

Sementara itu, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Damayani Tyastianti menyebut, meski Satpol PP bukan termasuk ASN, KASN tetap memproses dugaan pelanggaran netralitas itu. Menurutnya, Satpol PP tetap dapat ditindak karena mendapatkan gaji dari keuangan negara.

"Kalau kasus satpol PP, ini teman-teman KASN sedang mencoba melihat ke sana kasus di Garut. Itu sedang proses dengan teman-teman di KASN, sejauh mana posisinya," ucap Damayanti.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan Insentif ASN ke IKN Tak Kunjung Diumumkan…

<!--more-->

  1. Kepala Bappenas Beberkan Alasan Insentif ASN ke IKN Tak Kunjung Diumumkan

Pemerintah telah memastikan akan memberikan insentif bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun, hingga kini rincian insentif beserta besarannya belum diumumkan ke publik. Apa alasannya?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa insentif bagi ASN yang akan pindah ke IKN sudah dianggarkan. Meski begitu, insentif tersebut belum disosialisasikan secara resmi.

Ia pun enggan menyebutkan besaran insentif ASN yang pindah ke IKN tersebut. Ia malah berkelakar, jika besaran insentif itu diumumkan sejak awal, semua ASN bakal berbondong-bondong ingin pindah ke IKN.

"(Kalau diberitahukan), nanti semua mau pindah," ujar Suharso usai bertemu dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 Januari 2024.

Suharso lalu menyebutkan bahwa ASN yang bakal pindah ke IKN pada kloter pertama adalah pegawai yang dipilih karena adanya kebutuhan dari pemerintah, dan bukan karena minat pribadi. Oleh sebab itu pula, mereka tidak langsung diinformasikan soal insentif tersebut.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar Menjelang Debat Capres Kedua…

<!--more-->

  1. Deretan Persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar Menjelang Debat Capres Kedua

Rangkaian debat Capres-cawapres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memasuki tahap ketiga. Setelah menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) pada 22 Desember 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal debat calon presiden (debat capres) kedua pada Ahad pekan ini, 7 Januari 2024.

Debat tersebut akan membahas sejumlah persoalan, mulai dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, itu akan mempertemukan ketiga calon presiden Indonesia, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Menjelang debat capres kedua yang semakin dekat, para calon pemimpin itu pun melakukan sejumlah persiapan. Ketiganya membekali diri untuk tampil prima dalam acara adu gagasan tersebut. Lantas, bagaimana persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar menjelang debat capres kedua? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengaku mempersiapkan diri untuk debat capres kedua dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema debat. Selain itu, dia juga melakukan dialog dengan tim dan tokoh-tokoh terkait yang memiliki relevansi dengan topik yang diusung dalam acara adu gagasan tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Akbar Himawan Buchari, menilai bahwa calon presidennya akan diuntungkan dalam debat capres kedua nanti. Hal ini mengingat latar belakang Prabowo Subianto di dunia militer dan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Sama seperti dua capres lainnya, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan persiapan matang untuk debat capres kedua pada Minggu, 7 Januari 2024 nanti. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu optimis bisa menguasai debat. Dia bahkan menyinggung soal pembelian pesawat bekas.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp 8.600 Triliun pada 2024, Ini Sebabnya

Utang pemerintah tercatat mencapai Rp 8.041 triliun per November 2023. Bagaimana perkiraan realisasi utang pada 2024?

"Tahun 2024 proyeksinya bisa tembus 8.600 triliun, menghitung besaran utang jatuh tempo dan beban bunga utang yang sebagian akan dibayar dengan penerbitan utang baru," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, Rabu, 3 Januari 2024.

Menurut Bhima, pemerintah tampak nyaman dengan porsi 90 persen utang berbentuk surat berharga negara (SBN) dengan bunga relatif tinggi di pasar. Padahal, ujarnya, beban bunga utang yang meningkat akan menyebabkan penyempitan ruang fiskal.

Ia melanjutkan, tidak semua utang digunakan untuk belanja produktif. "Pembayaran bunga dan pokok utang jatuh tempo lewat penerbitan utang baru membuktikan bahwa utang digunakan juga untuk hal yang sifatnya non produktif," tutur Bhima.

Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah pada nota keuangan menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 600 triliun sepanjang 2024.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Pekerjaan Rumah Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber Jika Terpilih jadi Presiden

Berita terkait

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

7 jam lalu

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

Pakar mendorong pemerintah menyalurkan makan siang gratis sebanyak lima kali per minggu kepada anak-anak secara rutin

Baca Selengkapnya

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

8 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

12 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

12 jam lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

12 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

13 jam lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

14 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

15 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

17 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya