TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan angka anggaran proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam APBN 2023 dan 2024. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan angka yang berbeda kepada DPR.

"Saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023," kata Suryadi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.

Suryadi mengatakan saat itu Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa alokasi dukungan infrastruktur APBN pada 2023 senilai Rp 25,32 triliun. Sedangkan pada 2024 sebesar Rp 35,45 triliun, sehingga totalnya Rp 60,77 triliun.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran proyek tersebut pada 2023 mencapai Rp 26,7 triliun pada 2023 dan pada 2024 dianggarkan mencapai Rp 40,6 triliun. Sehingga, totalnya menjadi Rp 68 triliun.

Suryadi menjelaskan bahwa total pagu anggaran dukungan infrastruktur IKN tahun 2020-2024 terdiri 1 tahap. Tahap pertama pada tahun 2020-Maret 2023 sebesar Rp 24,53 triliun, Tahap kedua setelah Maret 2023 hingga saat ini sebesar Rp 36,46 triliun. Sehingga totalnya menjadi Rp 60,99 triliun.

"Perbedaan antara angka Rp 68 triliun versi Menteri Keuangan dan angka Rp 60,77 triliun dan Rp 60,99 triliunversi Menteri PUPR ini menunjukkan ketidakjelasan Pemerintah sendiri terhadap rencana anggaran infrastruktur dasar IKN," ujar Suryadi.

Ingatkan pemerintah hanya boleh pakai 20 persen anggaran untuk bangun IKN

Padahal, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pemerintah hanya boleh menggunakan APBN untuk membiayai 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN senilai Rp 466 triliun. Dengan begitu, pemerintah hanya boleh menggunakan APBN sekitar Rp 93,2 triliun untuk proyek tersebut.

Namun di sisi lain, Suryadi menilai pemerintah ingin jor-joran membangun infrastruktur dasar hingga mencapai Rp 68 triliun demi meyakinkan investor. Suryadi mengatakan angka tersebut sudah mencapai 73 persen dari batas Rp 93,2 triliun.

"Kami mengingatkan pemerintah bahwa hanya 20 persen anggaran IKN Rp 466 trilliun yang berasal dari APBN. Sehingga jika ternyata investor tak kunjung juga bertambah di IKN, jangan terus tambah lagi anggaran infrastruktur dasar," ujar Suryadi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi sementara anggaran APBN 2023 untuk proyek IKN senilai Rp 26,7. Realisasi itu terdiri dari klaster infrastruktur sebesar Rp 23,8 triliun dan klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun.

"Yang Rp 23,8 triliun untuk infrastruktur, mulai dari komplek dari istana dan pemerintahan pusat di kawasan intinya, kemudian tower rumah susun untuk ASN, pertahanan dan keamanan, pembangunan jalan tol IKN, pembangunan jembatan, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, dan penanganan banjir," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Selasa, 2 Januari 2024.

Sementara anggaran non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga, operasional Otorita IKN, dukungan pengamanan untuk Polri, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Presiden Jokowi berencana pemindahan ibu kota akan dimulai pada tahun ini.

RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI