Utang RI Diprediksi Tembus Rp 8.500 T Akhir Era Jokowi, IDEAS Soroti Salah Arah Pembangunan

Sabtu, 30 Desember 2023 21:42 WIB

Pembangunan gedung bertingkat berlangsung di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 September 2023 mencapai Rp7.891,61 triliun atau setara dengan 37,95 persen produk domestik bruto (PDB) dan lebih besar daripada periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) yang sebesar Rp7.420,47 triliun. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, memprediksi utang pemerintah RI mencapai Rp 8.500 triliun pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya, utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.041 triliun per 30 November 2023.

“Luar biasa sekali ketergantungan kita kepada utang di era Presiden Jokowi, nanti beliau melanjutkan (menjabat sebagai Presiden) sampai Oktober, perkirakan saya mencapai Rp 8.500 triliun utang kita,” ujar Yusuf pada acara diskusi akhir tahun yang diselenggarakan di Gedung Tempo, Selatan, Jumat, 29 Desember 2023.

Walaupun pemerintah mengaku total utang tersebut masih aman, Yusuf menilai besarnya utang pemerintah itu masih berat, yang mana nantinya dapat berujung pada terhambatnya pembangunan.

“Kalau dibilang utang kita aman, masih terkontrol, ya betul, tapi kemudian itu banyak menghambat agenda-agenda pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial, dan pendidikan serta kesehatan, itu banyak terhambat,” tuturnya.

Menurutnya, banyak pembangunan di era Presiden Jokowi yang “arahnya keliru” dan banyak anggaran besar yang ternyata mengambil dari pihak swasta, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Advertising
Advertising

“Ini jadi catatan penting buat kita ya, BUMN kita sekarang sakit. Kondisi ekonominya memprihatinkan, terancam bangkrut karena dipaksa membangun infrastruktur yang tidak laku, atau yang sebenarnya ‘tidak layak’ secara ekonomi tapi dipaksa dibangun. Sekarang kondisi keuangannya bleeding, berdarah-darah ,” kata pengamat itu.

Di sisi lain, Yusuf menilai sebenarnya pemerintah memiliki potensi besar dalam APBN. Anggaran yang ada dalam APBN itu cukup besar apabila dikelola dengan cukup baik. “Ini ada salah kelola kalo menurut saya,” ucapnya.

Berita terkait

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

28 menit lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut layanan Starlink akan diresmikan Jokowi bersama Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

2 jam lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

8 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

10 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

11 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

11 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

11 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

12 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

13 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya