TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengungkap alasan diberikannya berbagai insentif untuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pasalnya, beberapa orang menilai insentif pajak justru akan menjadi beban baru bagi negara.

“Insentif itu kan salah satu instrumen, salah satu tools untuk mendorong investasi,“ ujar Yon Arsal dalam acara Poscast Cermati Eps. 17, dikutip melalui YouTube Ditjen Pajak, Jumat, 29 Desember 2023.

Yon Arsal menjelaskan tujuan dari pemberian insentif ini memang untuk menarik investasi. Tapi, dalam konteks IKN, pemberian insentif akan diselaraskan dengan tujuan dari pembentukan IKN itu sendiri.

“Contoh, pemerintah mencanangkan IKN akan menjadi smart city, green environment, kota berkelanjutan, dan lain-lain. Maka kita design sebuah insentif yang cocok untuk tujuan tersebut,” tuturnya. Salah satu contohnya, yakni pembebasan PPN kendaraan listrik.

Selain itu, Yon mengungkap bahwa pihaknya ingin membuat IKN menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Karena di sana kita siapkan juga fasilitas lain, di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi,” kata dia.

“Terakhir, kita juga mau membangun keramaian baru di IKN, jadi enggak cuman memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga ada sumber ekonomi dan keramaian baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai paket insentif baru, seperti PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. “Jadi orang-orang yang nanti kerja di IKN, apakah dia PNS, non PNS, siapapun yang kerja di sana maka pajaknya ditanggung pemerintah,” ucap dia.

Begitu pula dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terdapat pula fasilitas yang akan disiapkan.

“Sekali lagi kita menyadari betul insentif itu salah satu instrumen untuk menarik investasi. Tapi khusus IKN kita kaitkan juga dengan tujuan dari IKN itu sendiri,” ujar anak buah Sri Mulyani itu.

Pilihan Editor: Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 Miliar, Tim Visi-Misi: Insentif Agar Berlomba Memperbaiki Diri