Jokowi Sebut Bank Parkir Duit di BI, Ekonom: Karena Tidak Ada Permintaan

Kamis, 28 Desember 2023 14:51 WIB

Presiden Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan tahunan bank sentral Indonesia dengan para pemangku kepentingan keuangannya di Jakarta, 30 November 2022. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir bulan lalu. Jokowi sempat mengatakan bank lebih banyak membeli instrumen di Bank Indonesia alias BI, ketimbang menyalurkan kredit.

"Jadi kalau Pak Jokowi bilang bank itu naruh ke Bank Indonesia, karena tidak ada permintaan," ujar Aviliani dalam Diskusi Ekonom Perempuan Indef secara daring pada Kamis, 28 Desember 2023.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah perlu menciptakan permintaan kredit dengan menggerakkan sektor riil. Avi, sapaannya, mengatakan selama ini pengaturan sektor riil tidak pernah jelas.

Padahal, menurutnya sektor riil menjadi kunci penting dalam kebijakan. Sebab, kebijakan moneter dan perbankan cenderung melihat kondisi sektor riil.

"Selama ini terbalik, selalu yang disalahkan adalah moneter dan perbankannya, tapi sektor riilnya enggak digerakkan," tutur Avi. "Nah ini sebenarnya sektor riilnya harus digerakkan, otomatis perbankan akan ikut di belakangnya."

Advertising
Advertising

Avi melanjutkan, kebijakan yang mendorong sektor perbankan tanpa mendorong sektor riil bisa menyebabkan kredit macet. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah mengarahkan bentuk insentif untuk menggenjot sektor riil.

"Seperti insentif pajak mobil dan pajak motor. Itu ternyata menimbulkan permintaan kredit yang cukup banyak," ucap Avi.

Dengan begitu, kata dia, ada peningkatan kredit konsumsi karena insentif yang diberikan pemerintah. "Jadi jangan dibalik, kenapa bank enggak kasih kredit? Ya kalau enggak ada permintaan, enggak mungkin bank kasih kredit."

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut mendapat laporan dari pelaku usaha soal peredaran uang yang semakin kering. Jokowi menduga, ini karena banyaknya pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

"Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau terlalu banyak yang dipakai beli Sekuritas Rupiah BI (SRBI) atau Surat Berharga dalam Valuta Asing (SBVI) sehingga yang masuk masuk ke sektor riil jadi berkurang dan juga dari fiskalnya juga sama kita cek," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang dipantau virtual pada Rabu, 29 November 2023.

Jokowi menyebut tak melarang perbankan membeli instrumen keuangan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia. Tapi, dia mengimbau tidak semua pihak ramai-ramai memarkirkan uangnya ke instrumen tersebut.

"Agar sektor riil bisa keliatan lebih baik dari tahun lalu," ucap Jokowi kala itu.

AMELIA RAHIMA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Jokowi Resmikan BTS 4G di 4.990 Lokasi dan Stasiun Bumi SATRIA-1

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

24 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

31 menit lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

56 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya