TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran menyindir paslon Capres-Cawapre yang tidak ingin melanjutkan proyek strategis nasional atau PSN yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid menyebut, presiden yang terpilih semestinya memiliki political will untuk melanjutkan PSN, terlepas apakah proyek itu bermasalah atau tidak.

"Persoalan baik benar dan apakah proyek itu bermasalah atau tidak, ada instrumen hukum di sana. Tapi setidaknya ada political will untuk melanjutkan (PSN). Jangan sekali-kali baperan karena ini warisan dari rezim sebelumnya maka tidak ada kewajiban untuk melanjutkan," ujar Fahri dalam acara diskusi dan debat tim calon presiden dan wakil presiden 2024 di STH Indonesia Jentera, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Desember 2023.

Menurutnya, pihak yang tidak ingin melanjutkan PSN disebabkan faktor legacy. Jika dianggap PSN adalah legacy dari rezim sebelumnya, kata Fahri, maka ketika terpilih tidak ada kewajiban apapun untuk menlajutkan.

"Padahal bukan itu. Sesungguhnya yang dipakai adalah uang rakyat, uang dari rakyat berdasarkan uang pajak, dan itu sudah digelontorkan. Yang terjadi adalah kerugian negara sendiri. Uang yang digelontorkan ratusan triliun, cuma karena ego kita terus dianggap campur tangan," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa sistem yang dibangun adalah keberlanjutan. "Jadi kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah sebelumnya, menjadi kewajiban hukum untuk nantinya pemerintah selanjutnya melanjutkan. Tolak ukurnya adalah uang, adanya nilai yang sudah digelontorkan, atau uang rakyat yang digelontorkan," ucap dia.

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin akan Evaluasi Semua PSN Jokowi, Ini Alasannya