TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan lebih memilih membangun sekolah rusak hingga transportasi seperti kereta api atau jalur tol antar kota di Pulau Kalimantan dibandingkan ibu kota Nusantara atau IKN.

Sebab, menurut dia, IKN hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja. "Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies dalam acara debat pertama calon presiden di Gedung KPU, Selasa malam, 12 Desember 2023 lalu.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menanggapi bahwa memang saat ini untuk Kalimantan transportasinya masih minim, alih-alih terintegrasi. “Di IKN belum bisa dinilai kondisi transportasinya, karena masih harus dibangun dari nol,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 15 Desember 2023.

Untuk Jakarta juga Anies mengatakan akan membangun transportasi massal dan menambah taman untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara. Menurut Ronny, transportasi massal yang baik adalah salah satu solusi yang masuk akal untuk mengurangi kemacetan. Target utamanya sebenarnya bukan itu saja, kata dia tapi juga mengubah perilaku bertransportasi masyarakat Jakarta.

“Mengubah pola pikir dan habit ini yang susah, jauh lebih susah ketimbang membangun transportasi massal,” ujar kata Ronny.

Ronny menjelaskan pola pikir masyarakat Indonesia dalam memandang kendaraan pribadi berbeda dengan masyarakat barat. Bagi masyarakat umum, kendaraan pribadi tidak hanya berupa moda transportasi untuk bergerak dari titik A ke titik B, tapi juga bagian dari simbol keberhasilan dalam merantau.

Hasilnya, dia menjelaskan, memiliki kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, dianggap bagian penting dari perjalanan karir dan perjalan hidup agar dianggap sukses dan makmur. “Dan mengubah pola pikir seperti ini tidak mudah,” tutur Ronny.

Adapun Anies Baswedan menjelaskan soal IKN itu menjawab pertanyaan pertanyaan itu dilayangkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di acara debat pertama calon presiden. Saat itu, Ganjar juga bertanya: "Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?"

Anies menimpali bahwa IKN merupakan salah satu contoh produk hukum (Undang-Undang IKN) yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya terjadi sesudah disahkan menjadi Undang-undang. Kemudian ketika dialognya sudah menjadi Undang-undang siapa pun yang kritis dianggap oposisi, dan siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah.

"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif. Yang memberikan ruang kepada publik, ini negara hukum bukan negara kekuasaan," ujar Anies.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu negara hukum itu memberikan ruang kepada publik untuk mebahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan. "Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kami belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kami," tutur Anies.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono sebelumnya mengatakan grounbreaking proyek IKN tahap ketiga bakal dilakukan pada 20 Desember 2023. Ada tiga sektor yang akan dibangun, yaitu sektor green, pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan, dan sektor lembaga negara dengan pendanaan non-APBN.

"Yang pertama, green, artinya proyek-proyek penghijauan. Ada reboisasi di sekitar sumbu kebangsaan," kata Agung dalam media briefing virtual pada Jumat, 15 Desember 2023. "Karena IKN punya target jadi kota hutan kelass dunia, jadi penting untuk penghijauan kembali."

Untuk sektor pelengkap kebangsaan, Agung mengatakan, ada proyek ekosistem hunian. Selain itu, ada proyek transportasi berbasis listrik. "Jadi ada hotel, ada transportasi listrik," kata Agung.

Selajutnya, ada proyek rumah sakit (RS) pemerintah untuk sektor lembaga negara dengan pendanaan non-APBN yang akan dibangun di IKN. Agung berujar, RS dari Kementerian Kesehatan itu nantinya digunakan sebagai fasilitas pejabat negara. Sedangkan masyarakat, kata dia, akan dilayani RS swasta.

MOH KHORY ALFARIZI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Gaji ASN di IKN Bebas PPh, Menpan RB Klaim Tak ada Kecemburan