Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.840,4 Triliun, Sri Mulyani: 57 Persen Dinikmati Rakyat

Jumat, 15 Desember 2023 19:42 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal itu dilakukan melalui akselerasi belanja hingga akhir tahun, mulai dari pemenuhan prioritas pembangunan nasional, perlindungan masyarakat dan kelompok rentan, hingga pemulihan ekonomi.

Dia melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.840,4 triliun. “Berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp 1.060 triliun. Artinya lebih dari 57 persen itu langsung dinikmati masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2023 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Manfaat yang dimaksud Sri Mulyani meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp 27,9 triliun untuk 9,8 Juta kelompok penerima manfaat (KPM). Lalu ada Kartu Sembako sebesar Rp 44,3 triliun untuk 18,7 Juta KPM, kemudian bantuan sosial pangan tahap I sebesar Rp 8,2 triliun.

Selain itu ada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta. Ada bantuan ternak Rp 235,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 1,5 triliun.

“Subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II sebesar Rp 11,2 triliun,” kata Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

Sementara itu di bidang pendidikan, belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Program Indonesia Pintar Rp 11,1 triliun untuk 20,3 Juta siswa. Ada juga Program KIP Kuliah sebesar Rp 12,7 triliun untuk 949,2 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Agama sebesar Rp 10,6 triliun untuk 9,3 juta siswa.

Lainnya ada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 5,1 triliun untuk 197 perguruan tinggi. Serta Kartu Prakerja sebesar Rp 4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta.

Sedangkan untuk belanja infrastruktur, telah dibangun berbagai macam infrastruktur untuk dapat menopang kegiatan masyarakat. Pada 2023, ada berbagai infrastruktur yang sudah selesai dibangun, antara lain, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak, Sodetan Kali Ciliwung, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, Bendungan Sepaku Semoi, SPAM Semarang Barat, Tol Cibitung-Cilincing, Bendungan Cipanas, dan SPAM Regional Mebidang.

“Anggaran-anggaran ini yang dikeluarkan oleh APBN yang langsung manfaatnya kepada masyarakat,” ucap Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Menjelang Adu Gagasan Ekonomi di Debat Cawapres: Bagaimana Persiapan Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Md?



Berita terkait

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

18 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

20 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

22 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

2 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

2 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya