TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini, kata dia, perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.

"Perekonomian Indonesia perlu diubah. Saat ini kita terjebak dalam sektor jasa yang mendominasi perekonomian. Sebenarnya terlihat seperti negara berpendapatan tinggi, namun komposisi perekonomiannya bukanlah negara berpendapatan tinggi," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia-EU Investment Summit 2023 di Jakarta, pada Kamis, 30 November 2023.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saat ini sektor jasa di Indonesia masih kesulitan mengembangkan sektor jasa manufaktur yang memiliki kualitas tinggi. Indonesia masih bertahan pada sektor jasa yang nilainya masih rendah.

"Sektor jasa di Indonesia masih belum mampu menangkap apa yang disebut dengan sektor jasa manufaktur yang berkualitas tinggi dan bernilai tambah tinggi. Sektor jasa justru sempat mengalami peningkatan, kemudian mendatar," kata Sri Mulyani.

Karena itu, Sri Mulyani menyebut, Indonesia perlu melakukan transformasi agar sektor jasa manufaktur yang memiliki nilai tinggi dapat terus ditingkatkan di Indonesia.

Selanjutnya: "Ini kalau bicara produktivitas dan inovasi...."

<!--more-->

"Ini kalau bicara produktivitas dan inovasi, apalagi dengan teknologi, maka sebenarnya Anda harus berpikir keras bagaimana meningkatkan kinerja manufaktur," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja sektor jasa manufaktur. Upaya itu sejalan dengan hilirasasi yang terus diupayakan oleh pemerintah.

"Bidang-bidang ini juga terus menjadi fokus kami, yang jelas merupakan upaya hilirisasi dari rangkaian Indonesia karena Indonesia telah diberkahi dengan sumber daya alam," ucap Sri Mulyani.

Sejak 2014 hingga 2022, kata Sri Mulyani, nilai ekspor sektor manufaktur telah melonjak dari US$ 118,6 miliar menjadi US$ 178,5miliar.

Sri Mulyani juga menyebut, produk besi baja mengalami kenaikan dari hanya US$ 1,1 miliar pada 2014 menjadi US$ 27,8 miliar pada 2022. Sedangkan pada primary sector, Sri Mulyani menyebut adanya peningkatan dari US$ 56,2 miliar pada 2014 menjadi US$ 85,6 miliar pada 2022.

Pilihan Editor: Indeks Persepsi Korupsi Memburuk, Indonesia Berada di Posisi 110 dari 180 Negara