Realisasi Belanja Pusat Masih 76 Persen Jelang Akhir Tahun, Ini Rencana Jokowi

Rabu, 29 November 2023 23:30 WIB

Presiden Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan tahunan bank sentral Indonesia dengan para pemangku kepentingan keuangannya di Jakarta, 30 November 2022. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi serapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang masih rendah menjelang akhir 2023. Karena itu, ia mengklaim dirinya berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Keuangan membahas mengenai hal ini.

"Realisasi belanja pemerintah daerah padahal hanya tinggal 3 minggu, itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen," ujar Jokowi pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) secara daring pada Rabu, 29 November 2023.

Jokowi menyayangkan rendahnya serapan anggaran tahun ini. Ia rutin mengikuti kondisi terkini mengenai hal ini. Salah satunya, ia terus menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti. Tapi saya tidak telpon Gubernur BI nanti dikira intervensi. Terus ke Menteri Keuangan saya telpon. Ini kondisinya seperti apa sebenarnya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik dana mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023.

Advertising
Advertising

Jokowi memerintahkan serapan dana dipercepat dalam tiga pekan

<!--more-->

Dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi, memerintahkan agar serapan dana tersebut dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun," kata Jokowi pada Rabu, 29 November 2023.

Di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah, Jokowi mengatakan bahwa arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah ia sampaikan sejak sembilan tahun yang lalu.

"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," katanya.

Ia mengingatkan penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.

"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya," katanya.


YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan editor: Jokowi Sebut Tensi Geopolitik Serba Dadakan: Enggak Ada Hujan, Tahu-Tahu Perang

Berita terkait

Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi

26 menit lalu

Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi

Presiden Jokowi melantik Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non- Yudisial yang baru. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Tujuh Anggota LPSK Dilantik Jokowi, Imbau Masyarakat tak Ragu Minta Perlindungan

44 menit lalu

Tujuh Anggota LPSK Dilantik Jokowi, Imbau Masyarakat tak Ragu Minta Perlindungan

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan dan melantik 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

1 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Bendungan Ameroro Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi Pertanian

2 jam lalu

PUPR Sebut Bendungan Ameroro Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi Pertanian

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bendungan Ameroro di SUlawesi Utara tingkatkan suplai air lahan pertanian

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

3 jam lalu

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

Menurut Jokowi di semua negara sekarang menghadapi kesulitan karena kenaikan harga pangan

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

3 jam lalu

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

4 jam lalu

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi

Baca Selengkapnya

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

5 jam lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut layanan Starlink akan diresmikan Jokowi bersama Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

6 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya