Sri Mulyani: Peran Swasta Penting di Layanan Lelang, Tak Seharusnya Didominasi Pemerintah

Rabu, 22 November 2023 17:11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa layanan lelang tidak seharusnya didominasi oleh pemerintah. “Peranan swasta dalam layanan lelang sangat penting,” ujar dia dalam acara Anugerah Reksa Bandha yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, Rabu, 22 November 2023.

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kata Sri Mulyani, berusaha meningkatkan peranan swasta yang kredibel. Sehingga dapat menciptakan mekanisme lelang yang adil. Dia mencontohkan balai lelang dan pelaksaan lelang swasta penting memiliki pejabat lelang yang kredibel dan bersertifikat.

“Itu merupakan upaya kementeriannya untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas terutama dari sisi proses pelelangan,” kata Sri Mulyani.

Ditambah lagi, dia berujar, di era digital seperti sekarang ini teknologi juga ikut mempengaruhi praktik lelang. Portal lelang Indonesia saat ini juga sedang memasuki fase reengineering dan reinventing. Dia berharap dengan digitalisasi, maka tata kelola menjadi semakin transparan, akuntabel, dan bisa dipercaya oleh seluruh ekosistem.

Selain itu juga termasuk di dalamnya mengintegrasikan manfaat dari dukungan teknologi informasi di dalam pengembangan marketing maupun lelang digital. “Ini salah satu yang didorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas melakukan digitalisasi,” tutur Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Dia menuturkan bahwa DJKN tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara. Namun, juga memiliki tugas penting yaitu mengelola peranan lelang di dalam keseluruhan konteks kekayaan negara.

Menurut Sri Mulyani, lelang adalah salah satu instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. “Dengan meningkatkan potensi nilai dari barang melalui lelang maka kami bisa tahu penawaran untuk bisa mendapatkan nilai terbaik,” ucap dia.

DJKN, bendahara negara menjelaskan, juga telah memanfaatkan instrumen dan infrastruktur lelang untuk aspek pemasaran usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga UMKM tidak terbatas pemasarannya hanya di daerahnya atau melalui platform digital, tapi juga bisa melalui lelang yang manfaatnya positif.

“Saya berterima kasih, ini salah satu upaya kreatif menggunakan lelang,” ucap Sri Mulyani.

Pilihan editor: Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Berita terkait

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

7 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

8 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

8 jam lalu

Kementerian ESDM Buka Lelang 5 Wilayah Kerja Migas pada 2024

Kementerian ESDM membuka penawaran sebanyak lima wilayah kerja minyak dan gas (migas) pada lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

9 jam lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

17 jam lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

18 jam lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

1 hari lalu

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

1 hari lalu

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

2 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya