TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Letter of Intent dari investor asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara menumpuk. Ia meyakini IKN masih banyak peminat, meskipun belum ada realisasi investasi asing yang masuk.

“Memang sampai saat ini yang real untuk memulai, belum, tapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu aja ndak? saya kira akan banyak, hanya kita dahulukan dulu investor di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan tahap dua untuk Palestina pada Senin pagi, 20 November 2023, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Menurut Jokowi, sejauh ini sudah 300 LOI dari investor asing untuk IKN. “Saya kira itu sudah segera akan bertambah terus,” katanya.

Dalam keterangan pers usai menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik atau APEC CEO Summit, San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis, 16 November 2023, Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada investasi asing yang masuk untuk proyek IKN di Kalimantan Timur. Namun Jokowi yakin, setelah investor dalam negeri bergerak, dari luar akan bermunculan. “Kita lihat saja nanti pasti akan masuk,” kata Jokowi.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat dari sisi kelayakan secara bisnis dan investasi, IKN ternyata belum atau tidak layak di mata para investor asing. Menurutnya, investor asing sangat berbeda dalam melihat peluang investasi, sebab tidak memiliki clientelism atau keterkaitan ekonomi politik dengan penguasa dibanding investor dalam negeri.

“Mereka lebih jernih dalam menilai dan memproyeksikan peluang investasi di IKN,” kata Ronny saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 November 2023. Dengan realitas demikian, sangat wajar jika akhirnya Jokowi mengakui secara jujur bahwa belum ada investasi asing masuk ke IKN.

Pernyataan Jokowi soal investor asing sangat berbeda dengan klaimnya saat groundbreaking sejumlah proyek di IKN pada awal bulan ini. Kepala negara mengatakan sedikitnya 130 investor Singapura, serta dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Uni Emirat Arab ingin berinvestasi di proyek mercusuar itu. "Tapi kami memang rem dulu," katanya.

Menurut Ronny, belum adanya investor asing yang masuk ke IKN memang bisa disebut mengharuskan investor domestik dan negara mengambil alih. Tetapi, katanya, fakta tersebut semestinya menjadi bahan introspeksi pemerintah untuk memikirkan ulang soal pembangunan IKN yang kurang layak dan tepat dari berbagai sisi, baik sisi geografis, keadilan terhadap total populasi, dan strategis geopolitik.

“Saya kira, saatnya dilakukan kajian ulang secara mendalam. Toh sampai sekarang kita belum mendengar kajian akademis komprehensif terkait IKN ini. Ujuk-ujuk langsung eksekusi aja setelah Jokowi dilantik untuk periode kedua,” kata Ronny.

Belum lama ini proyek IKN disebut sebagai representasi “warisan gelap” pemerintahan Jokowi oleh Majalah Time, dalam tulisan berjudul ‘Indonesia’s President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope—His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy’.

Salah satu hal yang disorot adalah penunjukan Kepala Otorita IKN yang tanpa melalui pemilihan yang transparan. Sementara di dalam negeri, kritik soal lingkungan dan kesiapan ekonomi sudah berulang kali disampaikan oleh kelompok sipil, seperti petisi yang pada 2022 diprakarsai Narasi Institute dan (almarhum) Azyumardi Azra.

DANIEL A. FAJRI