TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, merespons soal naiknya besaran insentif konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik menjadi Rp 10 juta. Sebelumnya, insentif konversi motor listrik ini sebesar Rp 7 juta.

“Meskipun dinaikkan lagi, dari Rp 7 juta ke Rp 10 juta, saya tidak yakin itu akan mendorong beralihnya masyarakat dari motor konvensional ke motor listrik,” ujar Fahmy ketika dihubungi oleh Tempo, Sabtu, 11 November 2023.

Menurut Fahmy, terdapat tiga faktor lain yang harus diperhatikan pemerintah untuk menarik minat masyarakat beralih ke motor listrik.

“Pertama saya kira infrastruktur, yaitu charger, yang belum tersedia secara merata, sehingga ini akan menyulitkan kalo di tengah jalan tiba-tiba harus isi ulang baterai,” kata dia. Ini sangat bertolak belakang dengan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar dimana-mana. “Setiap jengkal pasti ada.”

Kedua, adalah bengkel untuk service motor listrik yang belum terbentuk. Menurut Fahmy, hal ini akan menyulitkan masyarakat jika sewaktu-waktu ingin melakukan perbaikan terhadap motor listriknya.

Terakhir, terkait perilaku konsumen ketika membeli motor listrik. “Mereka berpikir tentang secondhand penjualan, apakah nanti nanti harganya jatuh atau tidak. Kalo jatuh akan mengurangi minat untuk melakukan konversi motor listrik tadi,” kata pengamat itu.

Ketiga faktor ini, kata Fahmy, justru berpengaruh secara signifikan karena akan mengubah perilaku masyarakat. “Selama tiga faktor tadi belum diatasi, saya tidak yakin mau diberi subsidi berapa pun, Rp 15 juta sekali pun, mereka (masyarakat) akan merubah perilakunya untuk melakukan konversi atau beli motor listrik baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmy menyarankan pemerintah untuk melakukan kampanye tentang keunggulan motor listrik itu sendiri. “Mungkin lebih hemat, atau apa, itu harus dikomunikasikan untuk meyakinkan konsumen agar mereka mau pindah,” katanya. Tanpa pengetahuan itu, dia menyebut masyarakat akan sulit untuk beralih ke kendaraan listrik.

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah ke depan juga akan secara masif mensosialisasikan programnya. “Kita usahakan lah sebanyak mungkin bisa banyak yang konversi (kendaraan listrik),” kata Rachmat, Jumat, 10 November 2023.

Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar dan Prabowo soal Program Hilirisasi Jokowi