TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Hal itu diperlukan untuk pengadaan beras impor.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari ini, Senin, 6 November 2023.

Airlangga lalu merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, impor beras tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.

Selain soal pelunasan utang ke Bulog itu, kata Airlangga, Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024. Bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi Covid-19 itu diputuskan tetap dibagikan hingga tahun 2024.

Adapun bansos beras 10 kilogram itu ditujukan bagi 22.004.077 keluarga penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tak hanya itu, kata Airlangga, ada sebanyak 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS) yang mendapat bantuan stunting sebesar Rp 446,242 miliar per kuartalnya. "Jadi totalnya Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.

Per 2 November 2023, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya pernah menyebutkan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp 2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020. Adapun utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp 7 triliun yang digunakan untuk pengadaan cadangan beras pemerintah.

ANTARA

Pilihan Editor: Amran Sulaiman Targetkan Swasembada Pangan pada 2026: Kejayaan Itu Harus Terwujud