TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para pengusaha, investor, dan CEO (chief executive officer) untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia bahkan mempromosikan harga tanah di ibu kota baru tersebut yang terbilang jauh lebih murah ketimbang di daerah lainnya.

“Saya mengajak Bapak/Ibu semua, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak/Ibu beli di SCBD harga tanah per meter sudah Rp 200 juta, di Balikpapan sudah Rp 10-Rp 15 juta, sedangkan di sini masih di bawah Rp 1 juta,” kata Jokowi dalam acara “Kompas 100 CEO Forum” yang diselenggarakan di IKN, Kalimantan Timur, dan dipantau secara daring pada Kamis, 2 November 2023.

Tapi Presiden juga mengingatkan bahwa harga tanah di IKN bisa jadi naik karena sifatnya yang berfluktuasi. “Tetapi mungkin minggu depan harganya sudah naik. Bulan depan sudah naik karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah, ya tidak, lah,” ujar Jokowi, berkelakar.

Dalam kesempatan itu, kepala negara juga meminta para pengusaha tidak perlu khawatir berinvestasi di IKN. Pasalnya, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang dan didukung oleh mayoritas atau 93 persen fraksi partai politik di DPR.

“Saya juga lihat ekonomi hijau ke depan di negara kita jadi peluang besar. Peluang itu kelihatan sekali, tinggal kita mau segera memulai atau tidak. Tinggal (keputusan) Bapak/Ibu, negara hanya mengatur dan memfasilitasi semua,” ucap Jokowi.

Jokowi juga menggarisbawahi bahwa dalam membangun IKN yang merupakan masa depan bangsa Indonesia dibutuhkan peran serta dari swasta. “IKN ini adalah investasi masa depan kita, investasi keberlanjutan Indonesia. Tetapi untuk membangunnya pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran dan kontribusi dari kita semua termasuk utamanya para pengusaha, investor, dan CEO,” tuturnya.

Selanjutnya: Oleh sebab itu, kata Jokowi, kolaborasi ...

<!--more-->

Oleh sebab itu, kata Jokowi, kolaborasi adalah kunci penting. Ia menyebutkan total anggaran pembangunan IKN yang mencapai US$ 33 miliar atau sekitar Rp 523 triliun tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri.

Jokowi menyebutkan, pemerintah telah merencanakan anggaran pembangunan IKN sebesar 20 persen akan berasal dari APBN, sementara 80 persen sisanya melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP).

“Saya senang setelah pemerintah memulai (pembangunan IKN) 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini swasta masuk, meletakkan batu pertama, dan seterusnya. Dan saat ini masih kita prioritaskan (investasi) yang dari dalam negeri terlebih dahulu,” ucap Jokowi.

Kontribusi swasta ini, menurut Jokowi, bakal kian mempercepat proses pembangunan IKN yang diprediksi terbangun seluruhnya dalam waktu 15 tahun.

ANTARA

Pilihan Editor: Gubernur BI Ungkap Desain Kantor Bank Sentral di IKN: Representasi Garuda Vittaraksha Rupa