Pemerintah Impor 10 Ribu Ton Beras dari Kamboja, 3.500 Ton Masuk Hari Ini

Kamis, 2 November 2023 13:57 WIB

Aktivitas pembongkaran beras impor dari Thailand di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton sepanjang 2023 kepada Perum Bulog, sebanyak 500.000 ton di antaranya direalisasikan hingga Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah tengah mengimpor beras dari Kamboja sebanyak 10 ribu ton. Ia berujar hari ini beras impor dari negara tersebut telah masuk sebanyak 3.500 ton.

Ia berujar beras impor ini didatangkan untuk penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Arief berujar kebijakan ini merupakan salah satu hasil pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet pada 4 September lalu.

Ia berujar pemenuhan CPP memang diprioritaskan dari hasil produksi dalam negeri. "Tapi pada saat memang kita memerlukan tambalan stok dari pengadaan dari luar negeri, ini kita lakukan," ujar Arief dalam keterangannya pada Kamis, 2 November 2023.

Berdasarkan catatan Bapanas, terdapat total 140 kontainer yang muatannya berisikan beras 25 ton per kontainer. Jumlah keseluruhannya mencapai 3.500 ton dan telah diambil sampel pengecekan oleh Badan Karantina Indonesia guna memastikan aspek keamanan dan mutu pangannya.

Arief menyatakan Bapanas telah melihat dan mengkalkulasi neraca pangan tahun ini. Hasilnya, menurut dia, Indonesia memang memerlukan impor beras. Terlebih, Jokowi telah meminta bantuan pangan beras dilanjutkan. Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar stok beras di Bulog akhir tahun nanti minimal ada 1 juta ton.

Advertising
Advertising

Adapun kedatangan beras impor ini merupakan pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya MoU sejak 11 tahun yang lalu. Arief berujar selama 11 tahun tidak ada yang bisa mengeksekusi MoU itu sehingga beras impor dari Kamboja tak kunjung masuk ke Tanah Air.

Arief mengatakan, kedatangan stok beras dari luar negeri merupakan langkah pemerintah yang telah dipertimbangkan secara seksama dan komprehensif. Ia memastikan penggunaannya hanya diperuntukan ke program-program pemerintah dalam rangka intervensi pasar dan bantuan ke masyarakat.

Seiring dengan kebijakan impor beras, Arief menggunakan saat ini pemerintah tengah membangun ekosistem pangan nasional. Daerah-daerah sentra produksi, kata dia, akan dipastikan produksinya oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mulai dari penyiapan benih, fertilizer, irigasi, reservoir, dan sebagainya.

Pilihan Editor: Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Berita terkait

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

54 detik lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

4 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

5 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

6 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya