Terpopuler: Cek NIK Lewat WhatsApp dan Website Dukcapil, PR Mentan Amran dari Pengusaha

Kamis, 26 Oktober 2023 06:00 WIB

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang melakukan perekaman data KTP Elektronik di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sabtu 4 Februari 2023. Disdukcapil Kota Palembang melakukan pelayanan jemput bola atau Disdukcapil on The Road yang melayani perekaman data dan pembuatan KTP Elektronik, penerbitan kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan akte kematian guna mempermudah masyarakat menerima pelayanan administratif kependudukan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu kemarin 25 Oktober 2023 dimulai dari cara mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui WhatsApp dan website Dukcapil dan Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mendukung Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian kembali.

Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Jaya Sartika menilai keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tepat. Dia mengatakan Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Amran Sulaiman perlu mengevaluasi beberapa kebijakan.

Selanjutnya, berita tentang biaya admin BCA telah disesuaikan dengan jenis layanannya masing-masing. Biaya administrasi di Bank BCA mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya bulanan yang berlaku untuk rekening tabungan, hingga biaya administrasi yang terkait dengan penggunaan kartu debit atau kartu kredit.

Berikut tiga berita terpopuler yang menarik banyak pembaca pada hari kemarin:

1. Cara Cek NIK Lewat WhatsApp dan Website Dukcapil

Saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin banyak digunakan dalam berbagai kepentingan kegiatan sehari-hari. Mulai dari mengurus dokumen penting, seperti pembuatan rekening tabungan, BPJS Kesehatan, dan pajak, hingga pembelian tiket konser, perjalanan kereta api, dan pesawat.

NIK tertera dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Meski sudah tercantum dalam dokumen khusus, namun perlu dipastikan apakah NIK tersebut sudah terdaftar dalam sistem nasional atau belum. Oleh karena itu, perlu diketahui cara cek NIK lewat WhatsApp dan website Dukcapil.

Sebagai identitas setiap warga negara, NIK memiliki deretan angka yang bersifat unik. Terdiri dari 16 digit angka, NIK terdiri dari berbagai kode khusus, seperti wilayah administrasi, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor seri penduduk. Menjadi penanda tunggal yang melekat pada masing-masing individu, NIK tidak bisa diubah atau direvisi karena berlaku seumur hidup.

Simak berita selengkapnya hanya di sini

<!--more-->

2. Amran Sulaiman Kembali jadi Menteri Pertanian, Pengusaha Bawang Putih: Cocok, Sangat Berpengalaman

Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) menanggapi pelantikan Amran Sulaiman sebegai Menteri Pertanian. Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Jaya Sartika menilai keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tepat.

"Cocok Pak Amran ya. Beliau sangat pengalaman dan yang mulai proses wajib tanam bawang putih," kata Jaya kepada Tempo, Rabu, 25 Oktober 2023. Seperti diketahui, Amran sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019.

Kendati demikian, Jaya mengatakan Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Amran Sulaiman perlu mengevaluasi beberapa kebijakan. Salah satunya soal Rekomendasi Produk Impor Hortikultura atau RIPH. Menurut Jaya, proses pemberian RIPH saat ini belum akuntabel. Sehingga, ia berharap Kementerian Pertanian dapat bersinergi dengan Kementerian Perdagangan.

Simak berita selengkapnya hanya di sini

3. Biaya Admin BCA 2023 untuk Semua Jenis Tabungan

Perlu diperhatikan bahwa tiap bank memiliki biaya administrasi yang berbeda-beda, salah satunya adalah Bank BCA. Biaya admin BCA telah disesuaikan dengan jenis layanannya masing-masing.

Biaya administrasi di Bank BCA mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya bulanan yang berlaku untuk rekening tabungan, hingga biaya administrasi yang terkait dengan penggunaan kartu debit atau kartu kredit.

Selain itu, ada juga biaya administrasi yang terkait dengan transaksi spesifik, seperti transfer antar bank atau pengecekan saldo melalui ATM.

Mengetahui berbagai jenis biaya administrasi yang diterapkan oleh Bank BCA akan memungkinkan Anda untuk merencanakan penggunaan layanan perbankan secara lebih bijak dan menghindari biaya yang sebenarnya tidak diperlukan.

Simak berita selengkapnya hanya di sini

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

15 jam lalu

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti meluncurkan dua buah buku. Yang pertama berjudul "Roso Telo Dadi Duren, Biyen Gelo Saiki Keren: Catatan 10 Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan", Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

22 jam lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penyaluran Avtur Penerbangan Haji Meningkat hingga Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Penyaluran Avtur Penerbangan Haji Meningkat hingga Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan penyaluran avtur untuk penerbangan haji 2024 mencapai 100 ribu kilo liter (KL).

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

1 hari lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

1 hari lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya