Ganjar Janji Bakal Gaspol Buat Indonesia Keluar dari Middle Income Trap Jika Terpilih jadi Presiden

Selasa, 24 Oktober 2023 12:46 WIB

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyampaikan materinya saat menghadiri US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menyampaikan delapan visi misinya seperti peluang investasi hingga penegakan hukum, agar investor nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Ganjar Pranowo berjanji bakal berusaha sekuatnya untuk menjadikan Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah bila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024.

"Kalau bahasanya Jokowi waktu itu, kalau sudah dilantik, langsung saja gaspol," kata Ganjar usai acara US-Indonesia Investment Summit 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Ia menyebutkan sedikitnya ada dua strategi yang akan dijalankannya bila terpilih menjadi presiden. Pertama, menyiapkan sumber daya manusia dengan mempermudah akses kesehatan dan pendidikan.

"Kita punya kesempatan dengan bonus demografi yang tinggi, ini masyarakat produktifnya banyak. Maka ada dua hal. Pertama menyiapkan SDM-nya dari kesehatan dan pendidikan, aksesnya harus gampang," tuturnya.

Kedua, mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Indonesia, menurut Ganjar, hanya memiliki waktu 10 sampai 13 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, Ganjar menyebut pihaknya akan bergerak cepat dan bekerjasama dengan tim untuk menyiapkan hal ini.

Advertising
Advertising

"Biar tidak terjebak middle income trap, maka optimalisasi potensi ekonomi dengan waktu kurang lebih 10-13 tahun. Maka kita mesti gaspol, mesti cepat. Kita tidak bisa urut kacang dan perlahan-lahan. Maka seluruh kekuatan kita siapkan," ucapnya.

Adapun sektor yang menurut Ganjar perlu mendapatkan sorotan adalah sektor pangan. Indonesia, kata dia, juga harus memiliki kedaulatan dan ketahanan di sektor pangan.

Selain sektor pangan, Ganjar juga juga menyebut pentingnya transisi energi dalam optimalisasi potensi ekonomi ini. "Ketiga, ini gandengan antara kesehatan dan pendidikan yang aksesnya mesti bersama-sama," katanya.

Sejumlah program ini hanya bisa dijalankan, kata Ganjar, bila ada anggaran yang memadai. "Tadi pertanyaan pertama, anggaran kita jangan segini, mesti bisa naik, mesti bisa optimal. Saya haqqul yakin banyak di antara kita mampu melakukan itu."

Ganjar Pranowo diundang sebagai pembicara dalam US- Indonesia Invesment Summit 2023. Acara ini menghadirkan pelaku bisnis, pengamat ekonomi, dan kementerian terkait. Topik yang didiskusikan adalah keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan ekonomi dan membahas tantangan ekonomi yang belum terselesaikan. Dalam acara ini, AmCham Indonesia dan US Chameber of Commerce juga akan merilis Laporan Investasi 2023.

Pilihan Editor: Ganjar Sebut Rasio Pajak di Pemerintahan Jokowi Terlalu Rendah: Kuncinya Penegakan Hukum

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

1 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya