Bahlil Sebut UMKM Sulit Dapat Kredit Bank: Jadi Komoditas Politik Tiap 5 Tahun

Rabu, 11 Oktober 2023 14:22 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers 'Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Kedaulatan Negara' di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyinggung soal sulitnya UMKM memperoleh pinjaman atau kredit dari perbankan.

“Ini kredit, andaikan Tuhan Yesus atau Nabi Muhammad ada di muka bumi, itu lebih gampang ketemu mereka daripada perbankan yang mau kasih kredit,” kata Bahlil dikutip melalui YouTube Kementerian Investasi/BKPM pada acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu, 11 Oktober 2023.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membahas masih minimnya porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM selama ini. Bunga kredit perbankan saat ini yang tidak lebih dari 5 persen pun tak lantas mendorong pertumbuhan signifikan nilai kredit yang digelontorkan bank ke UMKM.

Dalam kesempatan itu ia juga menyebutkan soal adanya rencana penghapusan kredit macet UMKM. "Kalau kredit tersebut gagal, maka akan dijamin oleh negara. Tapi perbankan gak bisa membiayai kredit, kalo tidak ada NIB," tuturnya. Oleh sebab itu, ia terus mendorong tiap pengusaha UMKM memiliki NIB.

Lebih jauh, Bahlil menyatakan keyakinannya bahwa Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi provinsi yang paling maju dibandingkan dengan provinsi-provinsi pemekaran lain di Tanah Papua. "Pas pemekaran provinsi, Sorong tidak menjadi bagian yang dimekarkan. Kita semua ini punya kontribusi untuk membangun Papua Barat Daya ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Ia pun menegaskan pembangunan ekonomi harus terus dibarengi dengan pengembangan usaha, termasuk UMKM. “Makanya, harus perbanyak dunia usahanya. Tidak ada sebuah negara, sebuah daerah, yang maju hanya karena birokrasi,” kata Bahlil.

Soal UMKM ini, ia mengeluhkan setiap 5 tahun sektor ini selalu menjadi komoditas politik oleh partai politik, sampai masa pemilihan Gubernur, pemilihan Wali Kota, maupun Pemilihan Bupati. “Anggota DPR bilang kita akan perjuangkan UMKM. Dari saya SD sampai saya tamat kuliah, masih itu pembahasannya,” kata Bahlil.

Kini, Bahlil mengklaim pelaku UMKM sudah dipermudah dalam membuat perizinan usaha. “Dulu diputer-puter. Ketika saya jadi Menteri, saya kasih masukkan untuk seluruh perizinan UMKM harus gampang, gratis, tanpa ketemu Gubernur, Bupati, Walikota,” ucapnya.

Pilihan Editor: Bahlil soal Investasi Rosneft di Kilang Tuban: Kalau Memungkinkan Dilanjutkan, Kalau Tidak..

Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

39 menit lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

8 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

Satgas Damai Cartenz menyimpulkan KKB membunuh Boki Ugipa setelah melihat ancaman ke keluarganya.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Jelaskan Alasan Tuduh KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

22 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Jelaskan Alasan Tuduh KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

Polisi menuding KKB atau TPNPB membunuh warga sipil bernama Boki Ugipa di Intan Jaya

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

23 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

1 hari lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tangkap Pimpinan KKB Wilayah Dokoge-Paniai Petrus Pekei

1 hari lalu

Satgas Damai Cartenz Tangkap Pimpinan KKB Wilayah Dokoge-Paniai Petrus Pekei

Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Dokoge-Paniai, Peni Pekei alias Petrus Pekei, ditangkap

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

1 hari lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

1 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya