Sederet Saran Pejabat Soal Pangan, dari Makan Ubi dan Pisang sampai Disuruh Tanam Cabai Sendiri

Jumat, 6 Oktober 2023 16:15 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras rata-rata nasional di Indonesia terus mengalami kenaikan. Per Rabu, 4 Oktober 2023 kemarin, Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat rerata harga komoditas pangan utama itu masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023 lalu.

Salah satu contohnya adalah harga beras premium rata-rata nasional di pedagang eceran yang terpantau berada di angka Rp 15.110 per kilogram. Harga ini naik 1,61 persen dari pekan lalu, Rabu, 27 September 2023.

Untuk menyiasati hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan pokok non beras, seperti ubi dan sorgum. Kuncinya, menurut dia, selain menjaga stok beras dalam negeri, diversifikasi pangan juga diperlukan, sehingga masyarakat tidak hanya akan mengandalkan beras sebagai makanan pokok.

“Jadi ada papeda, sagu, jagung, talas, yam, itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorgum, sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat,” kata Tito saat ditemui pada Selasa, 3 Oktober 2023 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pernyataan Tito ini langsung menuai berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia di media sosial. Meski begitu, ini bukan imbauan tentang krisis pangan pertama yang menjadi kontroversi di Tanah Air. Sebelumnya, beberapa pejabat juga sempat memberikan himbauan dan saran yang nyeleneh untuk permasalahan ini.

Advertising
Advertising


1. Himbauan Tak Makan Nasi Setiap Hari Jumat

<!--more-->


Penjabat (Pj) Bupati Flores Timur, Nusa tenggara Timur (NTT), Doris Alexander Rihi, belum lama ini mengeluarkan himbauan kepada warganya agar tidak makan nasi setiap hari Jumat. Masyarakat dapat menggantinya dengan makanan lokal non nasi, seperti ubi, pisang, jagung bose, jagung titi, sayur-sayuran lokal, ikan dan aneka olahan pangan lokal lainnya.

Peraturan tersebut dikeluarkan di tengah kondisi harga beras yang terus naik di Kabupaten Flores Timur, NTT. Adapun aturan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: Distan KP.521/610/IX/2023 tentang Gerakan 'Nona Sari Setia' (No Nasi Satu Hari Sehat Bahagia dan Aman) per tanggal 21 September 2023.


2. Jokowi Minta Tanam Cabai Sendiri


Presiden Joko Widodo pernah meminta masyarakat agar menanam cabai sendiri untuk menghadapi krisis pangan pada 2022 lalu. Jokowi meminta masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan di rumah tangga yang kosong. Sehingga, kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi, terutama cabai.

“Urusan cabai, urusan ini yang seharusnya rumah tangga-rumah tangga di desa itu bisa menanam itu, di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis,” kata Presiden Jokowi saat meninjau dan menanam kelapa genjah di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis, 11 Agustus 2022, dikutip dari Antara.


3. Wapres Sarankan Makan 2 Pisang Pengganti Nasi

<!--more-->

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga pernah mengatakan bahwa 2 buah pisang setara dengan 1 porsi nasi seberat 100 gram. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Panen Pisang Cavendish dalam rangka Program Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (30/03/2022).

Menurut Mar'uf bahwa seiring dengan gerakan diversifikasi pangan, maka kebutuhan nasi bisa digantikan dengan yang lain.

"Seiring dengan gerakan diversifikasi pangan, 'Kenyang tidak harus makan nasi', ini semboyannya betul ya? Kenyang tidak harus makan nasi,"ujar Maruf dalam dalam rekaman video dari Sekretariat Wakil Presiden, Rabu 30 Maret 2022.

Lanjut dia, pangsa pasar pisang dalam negeri akan semakin potensial. Untuk itu, masyarakat bisa mencukupi kebutuhan dengan mengkonsumsi pisang.

"Sebagai perbandingan ini, dua buah pisang itu setara dengan satu porsi nasi seberat 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak/Ibu makan dua buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan, untuk mengganti satu porsi nasi. Jadi, makan dua pisang tidak perlu makan nasi,"ujarnya.

4. Puan Maharani Minta Agar Masyarakat Tidak Banyak Makan

<!--more-->


Saran pejabat tentang pangan yang sempat menuai kontroversi selanjutnya adalah ketika Puan Maharani meminta agar masyarakat tidak terlalu banyak makan. Hal tersebut terjadi pada 2019 saat Puan masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kejadian tersebut berawal dari Gubernur Bali saat itu, Made Mangku Pastika yang meminta Puan untuk menambah alokasi raskin di Bali. “Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena, dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali, jumlah orang miskin naik dari 4,7 persen menjadi 5,2 persen,” ujar Pastika, saat itu.

Puan yang hadir dalam acara itu pun menjawab permintaan Pastika dengan berseloroh. Ia meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak. “Jangan banyak-banyak makanlah, diet sedikit tidak apa-apa,” kata Puan, berseloroh.

5. Mentan Yasin Limpo Juga Sarankan Makan Sagu


Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga pernah menyarankan masyarakat memotong pohon sagu untuk dimakan. Hal ini disampaikannya terkait ancaman krisis pangan. "Sekrisis apapun Kementan itu sudah ada program. Kalau beras, jagung, kalau memang harganya tidak bersahabat, potong semua pohon sagu yang ada," ucapnya dalam acara Kegiatan Pembekalan Penyuluhan Pertanian Nasional di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022.

Indonesia, kata Yasin, masih memiliki 5 juta hektare lahan pertanian sagu. Jika pohon sagu dipotong dari total 1 juta hektare, kata Syahrul, stoknya sudah bisa bertahan untuk satu hingga dua tahun ke depan. "Makan sagu aja. Kita kompak-kompak saja," ujarnya.

Dua tahun sebelumnya, Yasin Limpo juga mengupayakan diversifikasi pangan sebagai salah satu program peningkatan ketersediaan pangan. Yasin Limpo kala itu mengatakan bahwa program ini sebagai Cara Bertindak (CB) 2.

Program Cara Bertindak 2 ini mencakup beberapa hal. Mulai dari diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal yang fokus pada komoditas pangan lokal tertentu, pemanfaatan pangan lokal secara massif, hingga pemanfaatan lahan pekarangan.

“Kami kampanyekan gerakan diversifikasi pangan lokal. Kita nyatakan diversifikasi pangan lokal adalah kekayaan dan budaya bangsa. Bukan hanya beras yang kita miliki, tapi yang kita miliki berbagai pangan lainnya. Ada ubi-ubian, jagung, sorgum, sagu, kentang, labu, dan lainnya,” ujar Mentan Syahrul dalam kampanye Gerakan Diversifikasi Pangan di Jakarta, Minggu 28 Juli 2020 lalu.

RADEN PUTRI

Pilihan editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sampaikan Perintah Jokowi, Tito Karnavian Bilang Ubi dan Syahrul Yasin Limpo Sebut Sagu

Berita terkait

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

11 jam lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Klaim Server Dukcapil Belum Pernah Diretas: Tapi Saya Gak Nantang Hacker

16 jam lalu

Tito Karnavian Klaim Server Dukcapil Belum Pernah Diretas: Tapi Saya Gak Nantang Hacker

Mendagri Tito Karnavian mengklaim bahwa server Ditjen Dukcapil hingga kini belum pernah diretas, namun dia menyebut tak menantang peretas.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

16 jam lalu

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

Mentan Andi Amran Sulaiman mengklaim program Pekarangan Pangan Lestari dapat menghemat APBN hingga Rp 1.400 trilun.

Baca Selengkapnya

Punya 2 Wamen, Mendagri Tito Bagi Tugas ini untuk Bima Arya dan Ribka Haluk

17 jam lalu

Punya 2 Wamen, Mendagri Tito Bagi Tugas ini untuk Bima Arya dan Ribka Haluk

Mendagri Tito Karnavian membagi tugas kepada dua wamendagri.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

18 jam lalu

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Taufan Pawe, menegur Mendagri Tito Karnavian karena mengobrol dengan kedua wakilnya di tengah rapat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

19 jam lalu

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Bakal Tuntaskan 122 RUU Kabupaten/Kota selama Periode 2024-2029

20 jam lalu

Komisi II DPR Bakal Tuntaskan 122 RUU Kabupaten/Kota selama Periode 2024-2029

Komisi II DPR akan merampungkan 122 dari 254 RUU Kabupaten/Kota yang sudah dimulai pada periode DPR 2019-2024.

Baca Selengkapnya

Zulhas: Kakao dan Kopi Jadi Komoditas Utama untuk Capai Swasembada Pangan

1 hari lalu

Zulhas: Kakao dan Kopi Jadi Komoditas Utama untuk Capai Swasembada Pangan

Awalnya pemerintah mengunggulkan beras, jagung dan tebu untuk mencapai swasembada pangan. Namun, setelah ditinjau, Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekspor kakao.

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Swasembada Pangan, Bapanas: Inflasi Tak Boleh di Atas Pertumbuhan Ekonomi

2 hari lalu

Prabowo Minta Swasembada Pangan, Bapanas: Inflasi Tak Boleh di Atas Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendukung kerja sama antarlembaga untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gelar Rakor Kemenko Pangan, Zulhas: Kejar Swasembada Pangan pada 2028

2 hari lalu

Gelar Rakor Kemenko Pangan, Zulhas: Kejar Swasembada Pangan pada 2028

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Apa yang dibahas?

Baca Selengkapnya