TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di Tempo.co yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang harta kekayaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Politikus Partai Nasdem itu menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerjanya di Gedung Kementerian Pertanian. Syahrul diduga terlibat kasus rasuah di kementerian yang dia pimpin tersebut.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membandingkan operasional platform TikTok Shop di berbagai negara. Menurutnya, banyak negara yang melarang TikTok Shop beroperasi lantaran dinilai mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Kemudian berita mengenai proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang ternyata belum memiliki dokumen analisis dampak lingkungan atau Amdal. Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin mengatakan pemerintah semestinya tidak memaksakan proyek yang ditolak oleh masyarakat Pulau Rempang tersebut. Apa lagi proyek itu tidak disertai perencanaan yang baik dan berpotensi merusak lingkungan.

Lalu berita terkait langkah pemerintah menawarkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ke investor Cina. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam berinvestasi dengan Cina, apalagi untuk investasi pada proyek sebesar IKN. Hal tersebut berkaca dari kasus investasi Cina di proyek kereta cepat yang dianggap bermasalah.

Berita kelima adalah mengenai rencana pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Bali. Pemerintah diharap bisa belajar dari proyek infrastruktur yang bermasalah, pembangunan LRT Bali setidaknya mesti memperhatikan empat hal penting.

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.

Selanjutnya: Kekayaan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Terjerat Kasus Korupsi…

<!--more-->

1. Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi, Ini Daftar Kekayaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dua pejabat lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta pun ikut terseret dalam perkara sama yang diusut lembaga antirasuah sejak Januari lalu tersebut.

“Kami hormati tersangka untuk melakukan pembelaan diri. Pembuktiannya nanti dilihat di pengadilan saja,” ucap anggota Badan Pekerja Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau BAJA Amin kepada Tempo, Kamis, 28 September 2023.

Lantas, sebenarnya berapa harta kekayaan salah satu menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 itu?

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN), Syahrul pertama kali menyampaikan laporan yang berisi jumlah asetnya pada 15 Desember 2005, yaitu senilai Rp 3,1 miliar (Rp 3.130.095.145). Saat itu, dia menduduki kursi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Syahrul juga sempat mengawali karier perpolitikan di pemerintahan sebagai Bupati Kabupaten Gowa dengan masa jabatan 1994-2002. Namun, mengacu pada unggahan pada situs KPK, tidak ada LHKPN yang dilaporkannya saat itu.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Zulkifli Hasan: Banyak Negara Tidak Mengizinkan TikTok Shop…

<!--more-->

2. Zulkifli Hasan: Banyak Negara Tidak Mengizinkan TikTok Shop

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membandingkan operasional platform TikTok Shop di berbagai negara. Menurutnya, banyak negara yang melarang TikTok Shop beroperasi lantaran dinilai mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Kalau di Uni Eropa (TikTok Shop) nggak boleh sama sekali. India sama sekali gak boleh, Amerika juga, Australia nggak boleh, banyak yang tidak mengizinkan," kata Zulkifli Hasan di Pasar Asemka, Jakarta Barat pada Jumat, 29 September 2023.

Di Tiongkok pun, kata Zulkifli Hasan, pemerintah hanya membolehkan anak mudah menggunakan platform tersebut maksimal 40 menit. Menurut Zulkifli Hasan, TikTok Shop dilarang di negara-negara tersebut lantaran melakukan praktik predatory pricing atau jual rugi. Praktik tersebut dilakukan dengan menjual harga barang dengan sangat murah, sehingga pelaku usaha lain tak dapat bersaing.

Karena itu, tuturnya, pemerintah mengatur tata niaga elektronik melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

"Kami tidak melarang, kami silakan tapi kami atur. Jangan sampai yang dagang offline ini bayar pajak tapi kalah sama yang di sana jualnya predatory pricing," kata Zulkifli Hasan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Apa Dampaknya…

<!--more-->

3. Rempang Eco City Tidak Punya Amdal, Walhi: Seperti Bikin Mie Instan

Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin mengatakan proyek Rempang Eco City seperti proyek mie instan. Dia mengatakan, semuanya serba cepat. Dimulai dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cina pada 27-18 Juli 2023 yang menghasilkan kesepakatan investasi, lalu ditetapkannya Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada 28 Agustus 2023 melalui pengesahan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Menurut Parid, pemerintah memperlakukan proyek tersebut seperti membuat mie instan yang hanya ingin cepat jadi padahal tidak direncanakan dengan matang. "Dari proses ini, mengapa kami sebut mie instan, ya karena analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nggak ada. Kajian lingkungan strategis nggak ada," ujar Parid ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu, 27 September 2023.

Padahal, menurut Parid, Pulau Rempang yang tergolong sebagai pulau kecil tergolong rentan. Terutama pada perubahan iklim. Kondisi itu, kata dia, bisa semakin parah ketika pulau kecil dimanfaatkan untuk pembangunan industri berat. "Tanpa perizinan tambang pun, kalau ada bencana iklim, dampaknya (bagi pulau kecil) akan luar biasa. Apalagi kalau Rempang dibebani industri berat untuk pengolahan pasir kuarsa," ujar Parid.

Menurut Parid, mestinya pemerintah melakukan kajian lingkungan sebelum menetapkan Rempang Eco City sebagai PSN. Salah satunya dengan membereskan persoalan Amdal. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi proyek tersebut. "Harus dihitung ada signifikansi apa bagi masyarakat."

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Pemerintah Diminta Hati-hati Tawarkan Proyek IKN ke Cina…

<!--more-->

4. Pemerintah Tawarkan Proyek IKN ke Investor Cina, Ekonom: Uji Kelayakan Harus Dilakukan Hati-hati

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi langkah pemerintah menawarkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ke investor Cina. Bhima mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam berinvestasi dengan Cina, apalagi untuk investasi pada proyek sebesar IKN.

Bhima mengingatkan pemerintah untuk berkaca pada masalah yang terjadi pada investasi sebelumnya, seperti dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Kalau masalah tenaga kerja, lingkungan, dan penjaminan tadinya B2B (business to business) menjadi penjaminan APBN terjadi ke IKN yang nilai investasinya berkali lipat dari kereta cepat, tentu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 28 September 2023. "Jadi, uji kelayakannya harus dilakukan hati-hati."

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan APBN sebagai jaminan. Termasuk tidak menjadikan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai penjaminan investasi di IKN. Sebab, kata Bhima, pertaruhannya akan sangat besar.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Belajar dari Proyek Bermasalah, Pembangunan LRT Bali Diminta Perhatikan 4 Hal

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi rencana pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Bali. Menurut dia, belajar dari proyek infrastruktur yang bermasalah, pembangunan LRT Bali harus memperhatikan empat hal.

“Pertama, studi kelayakan termasuk potensi internal rate of return atau IRR (analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi) dilakukan secara rasional dan hati hati,” ujar Bhima saat dihubungi pada Rabu, 27 September 2023.

Selanjutnya kedua, kata Bhima, rencana pembangunan LRT Bali harus terintegrasi dengan baik. Ketiga, perlu komunikasi intens dengan kelompok pariwisata lokal khususnya pelaku jasa transportasi bandara, sehingga bisa saling melengkapi tidak membunuh jasa transport lokal.

“Keempat, penerapan tarif tiket yang wajar terutama setelah masa uji coba,” tutur Bhima.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Terjerat Kasus Korupsi, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya