TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP untuk mengimplementasikan aplikasi e-katalog per hari ini.

"Pertamina merupakan BUMN pertama yang akan melakukan implementasi aplikasi e-katalog LKPP," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam keterangannya pada Jumat, 29 September 2023.

Dia menuturkan, metode pengadaan seperti ini menjadi aspek yang penting untuk upaya efisiensi perusahaan, serta memiliki potensi yang sangat besar.

“Angka ini besar, terlebih lagi jika kita membicarakan Opex (biaya operasional) dan Capex (belanja modal), upaya efisiensi yang telah kami lakukan sangatlah signifikan," tutur Nicke.

Selain itu, lanjut dia, ada aspek pengembangan. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dibeli oleh Pertamina, maka akan memperkaya database di LKPP, terutama barang-barang yang bisa distandarisasi dengan e-catalog.

"Pertamina tidak hanya mengimplementasikan yang sudah ada, tapi juga akan mengembangkan untuk membantu meningkatkan realisasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," beber Bos Pertamina ini.

Pada 2022, Pertamina mencapai realisasi TKDN hingga 60 persen dari seluruh proyek yang dilaksanakan di perseroan. Nicke mengklaim, capaian itu lebih tinggi 40 persen dari target yang ditetapkan

“TKDN bagi kami tidak hanya berupa angka, tapi berdasarkan pada kualitas. Ini bukan hanya program wajib, tapi merupakan kebutuhan bagi kami untuk menggunakan barang dalam negeri yang berkualitas,” kata Nicke.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan implementasi e-katalog LKPP oleh Pertamina adalah pencapaian yang membanggakan. Dia percaya, ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN lainnya.

“Sistem ini akan memungkinkan pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif,” ujar Hendrar.

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Terjerat Kasus Korupsi, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya