TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM) menargetkan rasio kredit perbankan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia meningkat jadi 30 persen pada tahun 2024.

"Tahun-tahun sebelumnya itu besaran angkanya kurang dari 20 persen, kini Presiden sudah memberikan arahan untuk kita meningkatkan target rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024, kita menuju ke arah sana dan terus kita perkuat," kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Muhammad Riza Damanik di Batam, Kepri, Rabu 27 September 2023.

Adapun sejumlah strategi yang disiapkan oleh KemenKopUKM untuk mencapai target tersebut, di antaranya dengan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, agar pemahaman literasi keuangan semakin baik.

"Kemudian bagaimana mendorong pencatatan yang baik, karena salah satu akar persoalan pelaku UMKM kita sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak adanya pencatatan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan platform aplikasi dengan nama Lamikro, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan para pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan keuangan secara mudah.

"Kemudian juga tentunya meningkatkan alokasi kredit, bagaimana mendorong credit scoring dalam proses penilaian kelayakan daripada pelaku-pelaku UMKM dengan melakukan akses pembiayaan," kata Riza.

Pendampingan UMKM

<!--more-->

Ia menjelaskan dengan adanya pendampingan terhadap UMKM juga menjadi salah satu dalam langkah untuk membantu pelaku usaha untuk mendapat sistem perizinan yang mudah dan cepat, terutama terkait nomor induk berusaha (NIB).

"Contohnya untuk mendapatkan NIB itu rumit, sekarang bisa dilakukan secara online. Tapi memang tantangannya tidak semua pelaku UMKM kita tidak punya kapasitas untuk melakukannya sendiri meskipun itu mudah. Maka dari itu, ada pendampingan pendampingan," kata dia.

Dalam mendorong hal tersebut, ia menyampaikan pihak Deputi Bidang Usaha Mikro melakukan pendampingan bersama dengan pemerintah daerah agar penerbitan NIB terus ditingkatkan.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan pegiat UMKM, dengan harapan nanti bisa memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku UMKM kita mendapatkan fasilitas perizinan, akses standardisasi, termasuk pasar," ujar Riza.

Pilihan editor: Pemerintah Larang Jual-Beli Lewat Social Commerce, Pengamat: Justru Merugikan UMKM