Kritik Kinerja Pertamina, Anggota DPR: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

Selasa, 26 September 2023 17:04 WIB

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengkritik kinerja PT Pertamina. Hal itu disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan keenam subholding PT Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping.

“Secara umum saya melihat kinerja Pertamina masih stuck. Belum menunjukan performance terbaiknya,” ujar Herman Khaeron yang akrab dipanggil Kang Hero, di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Sebagai perusahaan energi yang banyak diberikan diskresi oleh negara, kata Herman, agak lambat untuk melakukan akselerasi dan inovasinya. Berangkat dari kinerja korporasi yang telah dipresentasikan masing-masing subholding, ia tidak menemukan hal-hal baru dari paparan tersebut.

Business as usual, hal-hal biasa saja. Tidak ada sesuatu yang monumental. Tidak ada yang bisa dibanggakan kita bersama,” ujar Herman.

Ia juga mengatakan kinerja Pertamina secara umum harus mendapat perhatian khusus. Tidak berhenti sampai disitu, Herman bahkan membandingkan Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas milik Malaysia, Petronas.

Advertising
Advertising

“Kalau lihat negara tetangga, Petronas, mereka dengan Tower Petronas saja bisa mengenalkan Petronas ke seluruh dunia. Warga Indonesia kalau ke Kuala Lumpur foto dengan menara Petronas. Ada enggak orang Malaysia ke Indonesia foto di depan kantor Pertamina?” kata Herman.

Menurutnya, hal kecil seperti ini justru mengukur eksistensi suatu korporasi. Herman kemudian meminta kepada enam subholding Pertamina untuk menyampaikan satu hal yang bisa membanggakan bangsa Indonesia.

“Masa politik ini masih tersisa satu tahun ke depan. Masih ada cukup waktu untuk menyampaikan satu kegiatan terhebat yang dilakukan oleh saudara-saudara sebagai para direksi subholding,” ujar Herman kepada keenam direktur utama subholding pertamina.

Pilihan Editor: Pertamina Patra Niaga Targetkan 573 Lokasi SPBU BBM 1 Harga pada Akhir 2024

Berita terkait

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

1 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Pertamina Siapkan Pasokan Avtur untuk Kebutuhan Penerbangan Haji 2024 dari Bandara Adi Soemarmo

6 jam lalu

Pertamina Siapkan Pasokan Avtur untuk Kebutuhan Penerbangan Haji 2024 dari Bandara Adi Soemarmo

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyiapkan pasokan bahan bakar avtur untuk kebutuhan penerbangan haji di Bandara Adi Sumarmo

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

11 jam lalu

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

Isu penghapusan BBM pertalite dibantah Pertamina. Sebelumnya Luhut sebut penggantian pertalite dengan bioetanol. "Harus ke sana larinya," katanya.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

11 jam lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

20 jam lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

1 hari lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Kementerian Desa PDTT Apresiasi Pertamina dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Transmigrasi

1 hari lalu

Kementerian Desa PDTT Apresiasi Pertamina dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Transmigrasi

Komitmen Pertamina ini telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, karena telah berkontribusi dalam menjalankan Program TJSL yang mendorong kawasan transmigrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Indonesia-Glencore Bakal Akuisisi Aset Minyak Shell di Singapura, Target Rampung Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

Indonesia-Glencore Bakal Akuisisi Aset Minyak Shell di Singapura, Target Rampung Akhir Tahun Ini

Tercapainya kesepakatan mengakuisisi aset minyak Shell di Singapura semakin memperkuat ketahanan bisnis PT Chandra Asri Pacific Tbk.

Baca Selengkapnya