TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik atau MPP di berbagai wilayah di Indonesia. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka 12 MPP secara resmi saya resmikan,” ujar Azwar Anas di Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 September 2023.

Azwar Anas menyebutkan 12 MPP itu berasal dari Kabupaten Tebo, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bantul, Kota Kediri, dan Kota Mataram.

Sehingga secara total jumlah MPP yang beroperasi secara keseluruhan jumlahnya mencapai 152 MPP. “Alhamdulillah kita bersyukur hari ini telah disampaikan ada 152 MPP mudah-mudahan ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik,” ucap Azwar Anas.

Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB menjelaskan penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui MPP, semua pelayanan publik bisa diinterasikan baik dari intsnasi vertikal, instansi daerah, BUMN, BUMD dan bahkan swasta.

Menurut Diah, tujuan dibentuknya MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. “Peresmian MPP adalah sebagai tanda bahwa suatu MPP telah layak beroperasional memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Diah.

Dia pun menuturkan bahwa hingga September 2023 ini sudah ada 152 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia atau sebanyak 30 persen dari total kabupaten dan kota. Dari sebanyak 38 provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi pertama yang semua kabupaten dan kotanya memiliki dan menyelenggarakan MPP.

“Dari sebanyak 12 MPP yang diresmikan pada hari ini, Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi satu dari sebanyak 21 pilot project MPP digital di Indonesia,” kata Diah.

Selain itu, Diah juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, pembentukan MPP di seluruh kabupaten dan kota akan terus dilakukan. Bahkan pendampingan juga disediakan untuk seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang sedang dalam proses pembentukan MPP.

Selain itu melalui kerja sama dengan biro organisasi pada provinsi-provinsi yang belum memiliki MPP juga terus berkoordinasi untuk melakukan pendapingan dan menggali informasi. Khususnya tentang kendala dari sisi kebijakan yang dihadapi oleh kabupaten dan kota dalam pelaksanaan kegiatan MPP.

Diah juga berharap melalui peresmian ini kabupaten dan kota yang telah meresmikan MPP dapat menularkan praktik baik penyelenggaraan MPP kepada kepala daerah sekitar yang belum menyelenggaran MPP. “Sehingga ke depannya MPP dapat terbentuk di seluruh kabupaten kota di Indonesia sesuai amanat dari Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ujar Diah.

Pilihan editor: Menpan RB Azwar Anas Ingatkan Pesan Jokowi: Birokrasi Tak Boleh Sibuk ke Tumpukan Kertas