TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan karbon melalui bursa karbon resmi diluncurkan hari ini. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa potensi bursa karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi dalam acara peluncuran bursa karbon di Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 26 September 2023.

“Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensi Rp 3.000 triliun, bahkan bisa lebih,” ujar Jokowi. Menurutnya, angka ini sejalan dengan tingginya kredit karbon yang bisa ditangkap.

Jokowi menyampaikan peluncuran bursa karbon merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis perubahan iklim. Adapun hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan khususnya untuk pengurangan emisi karbon.

Ia menyebut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mengurangi emisi karbon. “Kita, Indonesia, punya potensi yang luar biasa dan merupakan satu satunya negara dengan sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa bursa karbon akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau.

Standar karbon internasional menjadi rujukan

<!--more-->

Dalam mengatasi ancaman perubahan iklim, ia menegaskan Indonesia tidak boleh main-main dalam mengatasinya. “dibutuhkan langkah-langkah konkret dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa jadi sebuah langkah besar untuk indonesia mencapai target emisi," katanya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tiga langkah konkret yang perlu dilakukan. Pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. “Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien,” ujarnya.

Kedua, harus ada target atau timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun psar luar megeri atau internasional. Ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional dan dan pastikan standar internasional ini tidak mengganggu target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Jokowi optimistik Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia jika melakukan langkah-langkah secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, maupun stakeholder lainnya.

Pilihan editor: BEI Keluarkan Aturan Pengguna Jasa Bursa Karbon