TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan komitmen pendanaan dari negara maju untuk percepatan transisi ekonomi yang menggunakan energi rendah karbon masih sebatas retorika. Pernyataan tersebut disampaikan dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta.

“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate (iklim) 100 miliar dolar AS per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” kata Jokowi dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu 9 September 2023.

Di hadapan para pemimpin G20, Jokowi menekankan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal,” ujarnya.

Hingga saat ini, menurut Jokowi, pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

Negara-negara berkembang, kata Jokowi, membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

Indonesia menginisiasi 'G20 Bali Global Blended Finance Alliance

<!--more-->

“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.

Selain itu, kata Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi 'G20 Bali Global Blended Finance Alliance', skema 'Just Energy Transition Partnership' (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Jokowi.

Karena itu, Presiden menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik "greenwashing".

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik 'greenwashing' dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pilihan editor: Jokowi Bertemu PM Cina Li Qiang, Tagih Komitmen Investasi USD 44,89 Miliar