DPR Sahkan UU Kesehatan, GP Farmasi Indonesia Siapkan Strategi dan Langkah Taktis Majukan Usaha

Sabtu, 9 September 2023 04:00 WIB

(dari kiri ke kanan) Pelaksana Tugas Deputi BPOM Togi Junice Hutadjulu, Wakil Ketua GPFI Ferry Soetikno (tengah) dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (tiga dari kiri) hadir dalam pembukaan Rakernas GPFI di Hotel Alila Solo, Jumat, 8 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) segera menyiapkan strategi dan langkah taktis organisasi untuk memajukan usaha farmasi di Indonesia. Hal itu menyusul telah disahkannya Undang-Undang atau UU Kesehatan RI oleh DPR RI pada 11 Juli 2023.

Wakil Ketua GPFI Ferry Soetikno mengemukakan berlakunya UU Kesehatan itu dipastikan membawa perubahan strategis bagi usaha farmasi, sekaligus menentukan arah perkembangan dan situasi yang akan dihadapi oleh usaha farmasi di masa mendatang. Salah satu langkah persiapan menghadapi perubahan strategis itu dilakukan GPFI dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GPFI 2023 di Hotel Alila Solo, Jumat, 8 September 2023.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para anggota, pelaku usaha farmasi, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mewujudkan perubahan yang diiringi dengan sinergitas untuk memberikan kontribusi bagi dunia kesehatan dan farmasi tanah air," ujar Ferry ketika ditemui wartawan di sela-sela Rakernas, Jumat, 8 September 2023.

Rakernas yang mengusung tema Transformasi & Sinergi Pelaku Usaha Farmasi Untuk Masyarakat Indonesia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan itu dijadwalkan berlangsung hingga besok, Sabtu, 9 September 2023. Melalui kegiatan itu, Ferry mengatakan mereka akan menentukan arah usaha farmasi Indonesia selepas diberlakukannya UU Kesehatan itu.

"Pada Rakernas ini kami membahas seluruh aspek usaha farmasi mulai dari industri, distribusi, apotek, toko obat, dan menyerap isu-isu terkini di berbagai daerah melalui perwakilan Pengurus Provinsi GPFI yang hadir," katanya.

Advertising
Advertising

Pihaknya berharap dengan adanya Rakernas itu seluruh pihak dapat menyamakan persepsi dan terus berkolaborasi untuk memajukan dunia kesehatan dan farmasi di Indonesia. “GPFI percaya sinergitas dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan perubahan dengan dampak terbaik," ucapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang turut hadir secara daring pada kegiatan Rakernas GPFI tahun 2023 Jumat tadi berharap pemerintah dan GPFI dapat bersinergi serta terus mendorong industri farmasi untuk mengembangkan produk sediaan farmasi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

"Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan produk sediaan farmasi dalam negeri serta mengingatkan tingkat komponen dalam negeri sehingga dapat mewujudkan Indonesia sehat yang produktif, mandiri dan berkeadilan," kata Budi.

Selain dari itu, Togi Junice Hutadjulu, selaku Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktifdepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) juga menyampaikan tema dalam Rakernas mencerminkan semangat dan komitmen anggota GPFI untuk mewujudkan visi kita bersama, membangun manusia sehat dan produktif menyongsong Indonesia emas 2045.

"GPFI adalah mitra strategis BPOM dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan GPFI yang dibangun atas dasar komitmen, tanggung jawab, kebergunaan, dan rasa saling percaya dalam penjaminan keamanan mutu dan khasiat obat di Indonesia," katanya.

Melalui penyelenggaraan Rakernas itu, GPFI bertekad menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan, untuk memperkuat dan mendorong potensi yang ada menuju transformasi dan sinergi para pelaku usaha untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.


Pilihan Editor: Pemerintah Bakal Hapus Kelas dan Terapkan KRIS, Begini Kata Bos BPJS Kesehatan

Berita terkait

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

10 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

15 jam lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

18 jam lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

21 jam lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

21 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

21 jam lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

1 hari lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya