RAPBN 2024, ICP Naik jadi USD 80 per Barel dan Lifting Minyak Naik jadi 635 Ribu Barel per Hari

Rabu, 6 September 2023 12:31 WIB

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu membeberkan perubahan asumsi harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) serta lifting minyak dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 (RAPBN 2024).

Asumsi ICP dipatok naik menjadi US$ 82 per barel dari yang sebelumnya US$ 80 per barel. Sementara lifting minyak ditargetkan 635 ribu barel per hari, naik dari yang sebelumnya 625 ribu barel per hari.

Febrio menyebutkan perubahan asumsi itu terutama mengantisipasi fluktuasi ICP. "Kita harapkan juga mengakomodir risiko yang memang kita lihat dalam harga ICP ke depan. Jadi, supaya APBN kita tetap forward looking,” ujarnya usai rapat dengan Panitia Kerja (Panja) bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Meskipun ada perubahan pada dua asumsi makro itu, Febrio memastikan, rapat memutuskan tidak ada perubahan dalam aspek defisit fiskal. Pemerintah tetap mematok defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 di level 2,29 persen.

“Nah ini nanti segera kita akan masuk ke postur sementara, tetapi yang tidak berubah adalah defisitnya. Defisitnya tetap di 2,29 persen dari PDB. Dengan demikian nilai nominal dari defisitnya juga tidak berubah,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, Febrio menyatakan perubahan dalam asumsi dasar makro itu dilakukan agar bisa mewujudkan APBN yang antisipatif, fleksibel, serta sehat. Pasalnya, posisi perekonomian Indonesia masih resilien, bahkan cenderung bertumbuh di tengah gejolak perekonomian global yang tak menentu.

Dalam kesempatan itu Febrio juga menyebutkan RAPBN 2024 telah mencapai konsolidasi yang kuat dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

Adapun sejauh ini, asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 yang disetujui pemerintah dan DPR mencakup pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen, inflasi sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah di level Rp15 ribu per dolar AS, dan suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,7 persen.

Sejumlah asumsi dasar makro saat ini, kata Febrio, masih dalam postur yang sementara. Akan ada rapat lanjutan antara pemerintah dengan Banggar DPR. Pekan depan direncanakan pembahasan lebih lanjut dari panitia kerja B terkait belanja pemerintah pusat dan daerah, serta panitia kerja C.

Kemudian, pembahasan asumsi makro RAPBN 2024 ini akan dilanjutkan ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk selanjutnya pengambilan keputusan di tingkat Banggar. Semua prosesi pembahasan tersebut bakal disahkan dalam rapat paripurna mendatang.

ANTARA

Pilihan Editor: Begini Kondisi Terbaru Sri Mulyani Usai Suaranya Hilang karena ISPA Terdampak Polusi Udara

Berita terkait

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

14 jam lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

1 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

3 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

4 hari lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

5 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

10 hari lalu

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

LPEI melalui Desa Devisa Gula Aren Maros mengekspor gula aren ke Belanda dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

11 hari lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

22 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

23 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya