Kemarau, Petani di Ponorogo Sulit Mendapat Solar Bersubsidi

Rabu, 30 Agustus 2023 12:18 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022. Antrean tersebut terkait adanya isu rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi per tanggal 1 September 2022. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Ponorogo - Sejumlah petani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk bahan bahar pompa air sebagai penunjang irigasi sawahnya. Setiap kali mendatangi SPBU, pasokan salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) itu kerapkali kosong.

“Saya keliling (di beberapa SPBU) dan sering kosong,” ungkap Muryani salah seorang petani di Kecamatan Babadan, Rabu, 30 Agustus 2023.

Ketika pasokan di suatu SPBU diketahui tersedia, ia bersama sejumlah warga lain harus rela antre selama beberapa waktu. Mereka tetap sabar lantaran saluran irigasinya mulai mengering saat musim kemarau berlangsung seperti sekarang.

Setelah beberapa saat mengantre dan giliran mendapatkan solar sudah tiba, petugas justru SPBU membatasi pembelian. Padahal, surat pengantar dari desa sudah dibawa warga. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan petani terhadap solar bersubsidi yang meningkat.

“Saya berharap agar pemerintah memperhatikan petani. Setiap kali butuh solar, seringkali susah mendapatkannya,” ungkap Muryani.

Advertising
Advertising

Ia menduga kelangkaan solar bersubsidi karena karena pengurangan pasokan dari pihak Pertamina di Madiun. Sebab, pengiriman diketahui berlangsung tiga hari sekali dalam beberapa waktu terakhir. Padahal distribusi sebelumnya berjalan setiap hari.

Menanggapi itu, Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengurangi pasokan BBM bersubsidi. “Bukan Pertamina yang mengurangi, tapi dari SPBU yang menyesuaikan kuotanya,” ujar dia saat dikonfirmasi.

Ia menyatakan, masing-masing SPBU mendapatkan kuota BBM bersubsidi. Untuk SPBU A, misalnya, kuotanya 100 liter, maka harus diatur sedemikan rupa agar jumlah tersebut untuk kebutuhan selama 12 bulan.

“Kalau tidak memenuhi atau melebihi, SPBU akan kena denda untuk mengganti selisih (jumlah subsidi),” kata Taufiq.

Menurut dia, kuota tersebut merupakan usulan dari masing-masing SPBU melalui pemerintah daerah. Kemudian, diteruskan ke pemerintah pusat. Apabila ada usulan penambahan, maka alurnya juga sama.

Pilihan Editor: Bareskrim Polri Ungkap Penimbunan BBM di Kota Pasuruan dengan Omset Rp 2,7 Miliar

Berita terkait

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

2 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

20 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

21 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

1 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

1 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Pertamina Menggaet KNOC dan ExxonMobil untuk Kembangkan CCS

1 hari lalu

Pertamina Menggaet KNOC dan ExxonMobil untuk Kembangkan CCS

Pertamina membangun kerja sama strategis dengan Korea National Oil Corporation (KNOC) dan ExxonMobil untuk pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) lintas batas antara Indonesia dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

PHE Tandatangani Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

1 hari lalu

PHE Tandatangani Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Melalui penguatan kerja sama ini, PHE dan ExxonMobil akan mematangkan dan menyiapkan rancangan model komersial untuk pengembangan hub CCS/CCUS regional di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES)

Baca Selengkapnya

Holding RS BUMN IHC Kerahkan Tim Medis untuk Dukung WWF di Bali

2 hari lalu

Holding RS BUMN IHC Kerahkan Tim Medis untuk Dukung WWF di Bali

IHC mengambil peran strategis sebagai koordinator layanan tim medis untuk tamu VVIP, bersama Kementerian Sekretariat Negara di WWF

Baca Selengkapnya