TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 3,3 juta masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Kurang lebih sekitar 3,3 juta di seluruh wilayah indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK R Nunung Nuryartono saat media briefing di Kantor Kemenko PMK, Rabu, 23 Agustus 2023.

Meski demikian, ia mengungkapkan pemerintah optimistis bisa mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024. Hal ini mengingat tren penurunan jumlah kemiskinan ekstrem yang terjadi sejak tahun lalu.

“Kalau kita lihat tren data dari Maret 2022 itu sebesar 2,04 persen, kemudian September 2022 turun menjadi 1,74 persen,” ujarnya.

Dari Maret ke September 2022 terjadi penurunan sekitar 0,3 persen. Selanjutnya, pada Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,62 menjadi 1,12, 0,62 persen. “Jadi penurunannya semakin besar,” kata Nunung.

Menurutnya, capaian positif ini diperoleh setelah pemerintah menjalankan sejumlah langkah intervensi pengurangan kemiskinan ekstrem, di antaranya adalah pemberian berbagai bantuan sosial atau bansos, seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat hingga subsidi energi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan program peningkatan pendapatan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem dengan harapan dapat membuatnya naik kelas.

Selanjutnya: Kemudian, strategi ketiga adalah pengurangan....

<!--more-->

Kemudian, strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan menciptakan rumah layak huni, pemberian akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Nunung menjelaskan, ketiga strategi tersebut sangat efektif dalam upaya pengurangan angka kemiskinan ekstrem.

"Nah itu kira-kira berapa hal dan kami optimistis Insya Allah di 2024 ya mendekati nol, nol koma sekian lah tetapi di bawah ke arah sana," ujarnya.

Di samping strategi-strategi tersebut, penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi salah satu fokus yang ingin dicapai pada 2024 sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui pidatonya pada 16 Agustus 2023 lalu.

“Salah satu fokus dan besaran APBN yang diarahkan untuk kemiskinan ekstrem juga besar. Program jaminan sosial juga semakin meningkat jumlahnya dan itu sangat efektif. Jadi kami memiliki rasa optimisme,” pungkasnya.

Pilihan Editor: Merger Garuda, Citilink dan Pelita Air, Stafsus Erick Thohir: Cukup Satu Manajemen Mengelola Semua