TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri jadi sorotan setelah viral video terkait kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam video yang beredar di Twitter, Faisal Basri melayangkan kritik soal kebijakan Jokowi tentang ekspor nikel.

Sementara itu, dalam seminar yang dilaksanakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023, Faisal Basri kembali mengkritik soal kebijakan hilirisasi pertambangan khususnya nikel.

Menurut dia, mayoritas keuntungan atas kebijakan ini bukan dirasakan oleh Indonesia melainkan mengalir ke Cina. Bahkan Faisal Basri mengatakan keuntungan yang dirasakan Indonesia atas regulasi tersebut tak kurang dari 10 persen. "90 persennya lari ke China," kata dia

Ekonom senior Indef ini juga mengkritik langkah Presiden Jokowi dan para menterinya yang sering kali menyuarakan pencapaian hilirisasi nikel. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya hanya memiliki kebijakan hilirisasi dan tak memiliki strategi industrialisasi. Padahal, menurutnya, hanya dengan melakukan industrialisasi, negara dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat struktur industri dan ekonomi.

Faisal Basri sendiri memang dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Lantas, seperti apa profil Faisal Basri? Berikut informasi lengkapnya.

Profil Faisal Basri

Faisal Batubara atau yang dikenal dengan nama Faisal Basri adalah seorang akademisi, ekonom, dan politikus Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 November 1959 di Bandung, Indonesia dan merupakan anak dari Hasan Basri Batubara. Faisal Basri juga merupakan keponakan dari Wakil Presiden RI, Adam Malik.

<!--more-->

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 1985. Kemudian ia berhasil menamatkan Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988.

Dikutip dari LPEM FEB UI, karir akademisnya dimulai sejak tahun 1981 sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Di sana, ia mengajar mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Sejak 1988 ia juga menjadi pengajar pada program pascasarjana seperti Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Faisal Basri juga memiliki pengalaman di berbagai posisi kepemimpinan akademis, termasuk sebagai Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI dari tahun 1995 hingga 1998, serta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta dari tahun 1999 hingga 2003. Ia juga pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) dari tahun 1995 hingga 2000.

Selain itu, Faisal adalah salah satu pendiri dari berbagai lembaga seperti Majelis Amanah Rakyat (Mara), Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Sejak tahun 2000, ia telah menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam ranah pemerintahan, Faisal Basri pernah menjadi anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia" pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN dari tahun 1985 hingga 1987, serta anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada tahun 2000. Ia juga memiliki website pribadi yang memuat tulisan-tulisan berdasarkan pemikiran-pemikirannya.

Pada Oktober 2011, Faisal berpasangan dengan Biem Benyamin untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Namun, mereka kalah dalam pemilihan dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid.

Kemudian, pada Mei 2023, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD, menunjuk Faisal Basri sebagai Tim Ahli Satgas TPPU.

Sebelumnya, Faisal juga telah terlibat dalam pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah langkah awal dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

RIANI SANUSI PUTRI | DELFI ANA HARAHAP | RIZKI DEWI AYU

Pilihan editor: Kritik Kebijakan Jokowi, Faisal Basri Sebut 90 Persen Keuntungan Hilirisasi Nikel Mengalir ke Cina