TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menaikkan upah minimum buruh 15 persen pada 2024.

Alasan buruh tuntut kenaikan UMP 2024 15 persen

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan alasan meminta upah buruh dinaikkan menjadi 15 persen. Alasannya sederhana, kata dia, pertama 25 persen upah buruh itu sudah dipotong melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, sekarang harus rebound karena ekonomi sudah naik.

“Kita berterima kasih pada Pak Jokowi dan jajarannya sudah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, tapi upah buruh harus dinaikan,” ujar dia di sela-sela aksi pada Rabu, 26 Juli 2023.

Kedua, saat ini Indonesia termasuk ke dalam middle income country, di mana penghasilan per kapitanya di atas US$ 4.500 per tahun. Jadi kalau di-rupiahkan menjadi Rp 67,5 juta dengan kuras Rp 15.000 per satu dolar Amerika. Maka jika dibagi menjadi 12 bulan, per bulannya menjadi Rp 5,6 juta.

“Ya upah minimum harus Rp 5,6 juta dong. Kan middle income country,” ucap Said Iqbal.

Selain itu, pengusaha diuntungkan dengan status Indonesia sebagai middle income country. Tapi, Said Iqbal berujar, ada juga keringat buruh, petani, nelayan, dan guru honorer. “Kok kami tidak menikmati hasil dari middle income country,” kata dia.

Alasan ketiga, untuk mengurangi disparitas. Jadi, Said Iqbal mencontohkan, misalnya masyarakat kelas atas dengan kebutuhan hidup layak 100 persen naiknya 10-12 persen. Sementara yang kelasnya masih rendah, tapi disparitasnya tinggi, naik 15 persen.

Keempat, berdasarkan hasil penelitian Litbang Partai Buruh dan organisasi buruh di Indonesia yang menemukan kenaikan harga kebutuhan hidup layak itu berkisar 12-15 persen. “Kami ambil yang tertinggi 15 persen, itulah alasan argumentasi naikkan upah buruh 15 persen di tahun 2024,” tutur Said Iqbal.

Selain meminta upah minimum dinaikkan, demo itu juga membawa dua tuntutan lainnya yakni cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Kesehatan.<!--more-->

Soal kemungkinan PHK buntut tuntutan kenaikan UMP 2024 15 persen

Said Iqbal juga menjelaskan kemungkinan permintaan kenaikan upah minimum 2024 naik 15 persen berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia menyinggung teori ekonomi yang sederhana.

“Mengapa pabrik itu tutup? Karena daya beli turun. Mengapa daya beli buruh turun atau purchasing power turun? Karena upah murah, itu teorinya,” ujar dia di sela-sela aksi pada Rabu, 26 Juli 2023.

Singgung subsidi upah

Di Indonesia, Said Iqbal berujar, subsidi upah hanya diberikan 3-6 bulan saja. Berbeda dengan negara di Eropa yang memberikan subsidi upah selama ekonomi masih hancur dan pertumbuhannya masih rentan.

“Oleh karena itu daya belinya harus dinaikkan. Dengan daya beli naik, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, pasar domestik misalnya industri garmen, kalau buruh punya daya beli kepada garmen, baju-baju itu dibeli oleh buruh, berarti pabrik garmen tekstil itu naik,” tutur dia.

Strategi tingkatkan purchasing power

Said Iqbal menilai saat ini industri terlalu mengandalkan pasar luar negeri. Dia mencontohkan pabrik sepatu merek Adidas dan Puma. Menurut dia, pabrik tersebut tidak tutup melainkan pindah ke Pekalongan yang artinya masih ada order terhadap produknya.

Sehingga, dia berujar, permintaan kenaikan upah 15 persen pada 2024 itu adalah strategi untuk meningkatkan purchasing power. Ketiga purchasing power naik berarti ada konsumsi, tentu yang mengambil adalah domestik.

“Ini ilmu ekonomi yang sangat sederhana, cuma mereka kan potong gaji enggak akan PHK, tapi PHK juga jutaan orang,” ucap Said Iqbal.<!--more-->

Dia juga menilai industri-industri saat ini terlalu serakah. Karena sudah melakukan PHK, tapi minta lagi keringan dalam bentuk pajak yang dikurangi, hingga tenor pinjaman bank yang diperpanjang

“Ini keserakahan kami enggak setuju. Kita lawan. Tapi kami setuju menjaga perusahaan tetap kompetitif di persaingan global dan bisa bertahan untuk tidak terjadi PHK,” ujar dia.

Ancaman buruh apabila tuntutan tidak didengar

Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melakukan mogok nasional juga tuntutannya tidak didengar. “Kami akan melawan, kami persiapkan mogok nasional 5 juta buruh, pada waktu dekat ini, Agustus atau September bilamana aksi kita tidak didengar,” ujar Said Iqbal di sela-sela aksi pada Rabu, 26 Juli 2023.

MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Kata Kadin-Apindo soal Buruh yang Tuntut Upah Minimum 2024 Naik 15 Persen: Tantangan Kita Masih Banyak