TEMPO.CO, Boyolali - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mencatat beberapa desa di empat kecamatan di wilayah itu telah terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan bencana kekeringan. Empat kecamatan yang terdampak bencana kekeringan dan meminta bantuan air bersih adalah Wonosamodro, Wonosegoro, Kemusu, dan Tamansari.

"Namun, tidak semua desa meminta bantuan air bersih," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali Suparman, di Boyolali, Jumat, 4 Agustus 2023.

Adapun bantuan air bersih yang sudah disalurkan melalui BPBD sejak Juli hingga Agustus ini mencapai 42 tangki ukuran 5.000 liter ke lokasi bencana kekeringan. Bantuan air bersih diberikan sejak Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetakan status siaga keadaan darurat bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di daerah rawan yakni Kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Wonosamodro, Kemusu, Musuk dan Tamansari, mulai 1 Juli hingga 3 Oktober 2023.

"Dengan SK Bupati itu, ditindaklanjuti berkoordinasi dengan instansi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) baik dari BUMN, BUMD maupun swasta," katanya.

Untuk menghadapi kemungkinan musim kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui BPBD telah menyiapkan anggaran senilai Rp 105 juta atau sekitar ratusan tangki ukuran 5.000 liter tahun ini.

Di Kecamatan Tamansari tercatat ada sembilan desa yang berpotensi kesulitan air bersih dari 10 desa seluruhnya. Namun desa yang berpotensi menghadapi kekeringan yakni Jemowo, Sangub, Mriyan, Lanjaran, Keposong, Karangkendel, Sumur, Lampar dan Dragan. Sedangkan Boyolali bagian utara yakni di Kecamatan Wonosegoro, Wonosamodro, dan Kemusu yang sudah ada masyarakatnya meminta bantuan air bersih.

Kepala BPBD Boyolali Suratno menyatakan pihaknya sudah menyiapkan air bersih ke daerah rawan bencana kekeringan dampak fenomena El Nino. Selama ini Kabupaten Boyolali sudah menjadi langganan kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba sehingga sudah dipersiapkan antisipasi bantuan air bersih.

Selanjutnya: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua...

<!--more-->

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sabu Raijua NTT, Javid Ndu Ufi, mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya akibat fenomena El Nino.

"Kami imbau warga untuk tidak membakar lahan kering sembarangan," ucapnya. Ia juga meminta warga tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan, seperti membuang puntung rokok sembarangan serta membakar sampah atau dedaunan kering tanpa mengawasinya sampai api benar-benar padam.

Para camat dan kepala desa, kata dia, harus giat menyampaikan imbauan kepada warga untuk menjalankan langkah-langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

Saat ini BPBD telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. "Jika ada kebakaran, tim reaksi cepat BPBD Sabu Raijua siap menyuplai air ke pemadam kebakaran. Kami punya tangki dengan selang air yang panjang juga untuk memadamkan api," tuturnya.

Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dari Juli hingga Desember 2023. Hal ini merespons peringatan dini yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur soal kemungkinan terjadi kekeringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Wilayah Kecamatan Hawu Mehara dinyatakan berstatus Waspada karena curah hujannya diprakirakan sangat rendah dengan hari tanpa hujan lebih dari 21 hari. Sedangkan Kecamatan Raijua, Sabu Barat, dan Sabu Timur dinyatakan berstatus Siaga karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengklaim fenomena El Nino di Indonesia tidak mengganggu produksi padi dan beras petani. Dengan begitu, ketersediaan dan harga pangan di masyarakat masih terjaga stabil.

Selanjutnya: "Sekarang kita mengalami kekurangan air, tapi..."

<!--more-->

"Sekarang kita mengalami kekurangan air, tapi Alhamdulillah kita masih bisa panen," ujar Harvick Hasnul Qolbi dalam keterangan tertulis di Pangkalpinang, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Ia juga yakin El Nino belum berdampak terhadap produksi beras petani di Indonesia usai menyaksikan langsung panen padi sawah sawah di Dusun Petaling Jaya Kabupaten Bangka Barat, Jumat kemarin. "Hasil survei kami setiap daerah, bahwa produksi beras kita tidak terganggu karena petani masih panen meski mengalami kekurangan air untuk pertaniannya."

Sebelumnya, Ombudsman RI telah meminta kepada pemerintah untuk menaikkan kuota pupuk bersubsidi dari 9 juta ton menjadi 18 juta ton untuk mengantisipasi dampak El Nino yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa El Nino memberikan dampak pada penurunan produksi pangan dan peningkatan harga pangan yang berimbas pada kenaikan inflasi dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB).

Oleh sebab itu, penambahan kuota pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia diperlukan untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian pangan. "Maka menambah kuota pupuk bersubsidi dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi."

Lebih jauh, Yeka juga menggarisbawahi mengenai kesinambungan kebijakan pupuk bersubsidi dengan upaya peningkatan jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pasalnya, pupuk bersubsidi menyumbang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian pangan, yang kemudian dapat diserap oleh Bulog sehingga memenuhi target CBP secara nasional.

Adapun Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah tahun ini minimal sebanyak 2,4 juta ton. Presiden Jokowi juga sudah meminta Bulog meningkatkan stok CBP dari yang sudah diamankan sebanyak 1,3 juta ton per 2 Agustus 2023, dengan target serapan 2,4 juta ton sampai akhir tahun 2023.

ANTARA

Pilihan Editor: 5 Fakta Kasus Kelaparan di Papua, Pemerintah Sudah Lakukan Apa Saja?