Jokowi Teken Perpres Strategi Keamanan Siber, Kaspersky: Perkuat Lanskap Digital RI

Jumat, 4 Agustus 2023 08:31 WIB

Ilustrasi aset kripto. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, menanggapi penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penanganan Krisis Siber. Aturan tersebut diteken Presiden joko Widodo alias Jokowi pada 20 Juli 2023 lalu.

“Penetapan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 itu menandai langkah signifikan dalam memperkuat lanskap digital Indonesia,” ujar Head of Government Affairs and Public Policy Asia-Pacific, Japan, Middle East, Turkey and Africa Regions Kaspersky, Genie Sugene Gan, lewat keterangan tertulis dikutip Jumat, 4 Juli 2023.

Menurut Gan, dengan 35 pasal komprehensif, peraturan yang berlaku sejak 20 Juli 2023 itu mencerminkan penekanan pemerintah dalam menjaga ekosistem kriptografi negara serta menghasilkan rencana tindakan yang jelas dan terukur untuk mengamankan dunia siber.

Dia menjelaskan pasar aset kripto terus berlanjut dan akan terus berkembang sehingga, Gan berujar, memanfaatkan pertumbuhannya menjadi sangat penting dalam mendorong ekonomi digital bangsa ke depan.

“Terbukti, transaksi kripto di Indonesia melonjak 9,3 persen pada Juni 2023, mencapai Rp 8,97 triliun. Namun, lonjakan ini juga mengungkap risiko bawaan yang menuntut penanganan yang hati-hati,” tutur Gan.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Karena faktanya, perangkat solusi Kaspersky....

<!--more-->

Karena faktanya, perangkat solusi Kaspersky telah menggagalkan sebanyak 147.649 upaya phishing kripto di Asia Tenggara selama 2022, termasuk 24.642 yang menargetkan pengguna Indonesia. Gan menilai, pentingnya mengatasi tantangan ini tetap tak terbantahkan.

Maraknya aset kripto, terutama di kalangan anak muda Indonesia, dengan 20,1 persen pengguna internet berusia antara 16 hingga 24 tahun memiliki aset, memerlukan kewaspadaan yang lebih besar. Kapersky, kata Gan, ingin menekankan perlunya peningkatan kesadaran untuk melindungi aset kripto mereka dari taktik phisher yang berkembang.

“Keputusan Presiden ini menggarisbawahi komitmen negara untuk memperkuat pertahanannya terhadap ancaman yang ditargetkan pada aset kripto,” ucap Gan.

Gan juga menuturkan bahwa perusahaannya mengapresiasi upaya untuk mendukung lanskap keamanan siber Indonesia. Dengan komitmen mengamankan dunia digital, Kaspersky juga mendukung penerapan kebijakan progresif ini, dan memastikan masa depan digital yang lebih aman bagi semua orang.

Pilihan Editor: 11 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus, OJK: 2 Sudah Dicabut Izin Usaha

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

13 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

13 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya