BKF Kemenkeu Gandeng ADB Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 27 Juli 2023 10:29 WIB

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau BKF Kemenkeu menggandeng Asian Development Bank (ADB) untuk mengatasi perubahan iklim.

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan 80 persen bencana di Indonesia disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, kata dia, dibutuhkan program pembiayaan campuran regional yang transformatif.

"Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM (Energy transition mechanism) dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB," kata Febrio dalam keterangan resminya, Rabu, 26 Juli 2023.

Dia melanjutkan Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk Sekretariat Just Energy Transition Program atau JETP. Sekretariat JETP, menurut Febrio akan memberikan dukungan kelembagaan dan implementasi transisi energi yang adil dan terjangkau.

Febrio mengatakan Indonesia merupakan pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam ADB. Dengan nilai saham signifikan, kata dia, Indonesia turut berperan menentukan arah kebijakan ADB ke depan.

Advertising
Advertising

"Sejak berdirinya ADB tahun 1966, Indonesia juga telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan US$ 46,6 miliar," tutur Febrio.

Dia menuturkan saat ini kerja sama ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai US$ 4,1 miliar. Kerja sama itu termasuk pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.

"Sejak 2020, Indonesia melalui Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan HLPD (High Level Policy Dialogue) sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trayektori pembangunan prioritas Indonesia," beber Febrio.

HLPD 2023 telah diselenggarakan Rabu kemarin di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Febrio menyebut, pertemuan kali ini memberikan Strategi Kemitraan Negara (CPS) 2025-2029 mendatang.

“ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi serta menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” ujar Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, dalam keterangan yang sama.

Pilihan Editor: Akan Ada Sistem yang Bikin Wajib Pajak Tak Lagi Ribet Isi SPT, Seperti Apa Bentuknya?

Berita terkait

FAO Dapat Penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize

7 jam lalu

FAO Dapat Penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize

FAO mendapat penghargaan King Hassan II of Morocco Great World Water Prize atas kontribusinya mempromosikan perlindungan dan pelestarian sumber air

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Asia Development Bank Mendukung Transisi Energi Indonesia

8 jam lalu

Jokowi Minta Asia Development Bank Mendukung Transisi Energi Indonesia

Presiden Jokowi minta Asia Development Bank (ADB) meningkatkan kerja sama dalam mendukung proyek transisi energi.

Baca Selengkapnya

Masuk Rangkaian World Water Forum, Bandung Spirit Water Gali Solusi Air untuk Pulau Terluar

23 jam lalu

Masuk Rangkaian World Water Forum, Bandung Spirit Water Gali Solusi Air untuk Pulau Terluar

Bandung Spirit Water Summit mencari solusi pengelolaan air terintegrasi untuk pulau-pulau kecil dan terluar.

Baca Selengkapnya

BRIN Kembangkan Konstelasi 10 Satelit NEI untuk Prediksi Bencana, Mengorbit di Ekuatorial

23 jam lalu

BRIN Kembangkan Konstelasi 10 Satelit NEI untuk Prediksi Bencana, Mengorbit di Ekuatorial

Penggunaan satelit ini bakal meningkatkan efisiensi pembiayaan 9,5 kali lipat dibandingkan menyewa satelit asing.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

1 hari lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

3 hari lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Optimalkan RAPI untuk Penanganan Bencana

4 hari lalu

Mensos Risma Optimalkan RAPI untuk Penanganan Bencana

Langkah terbaru Mensos Risma, dengan memanfaatkan jaringan Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai sarana vital untuk komunikasi darurat di wilayah terdampak bencana.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

5 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Antisipasi Hujan, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Mendukung Tanggap Darurat Bencana Sumbar

6 hari lalu

Antisipasi Hujan, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Mendukung Tanggap Darurat Bencana Sumbar

Operasi TMC dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar.

Baca Selengkapnya

Mengenang Banjir Yangtze 1931, Banjir Bandang di China yang Menewaskan 3,6 Juta Jiwa

6 hari lalu

Mengenang Banjir Yangtze 1931, Banjir Bandang di China yang Menewaskan 3,6 Juta Jiwa

Banjir bandang di Sungai Yangtze pada 1931 merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah China, bahkan di dunia.

Baca Selengkapnya