TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah memprediksi akan terjadi kenaikan harga beras di Tanah Air. Pasalnya, dunia kini tengah menghadapi ancaman cuaca ekstrem El Nino yang menyebabkan kekeringan hingga penurunan produksi beras.

Ditambah, India sebagai pengekspor beras terbesar di dunia telah menghentikan ekspor beras untuk menyelamatkan ketahanan pangan di negaranya. Padahal, Indonesia adalah satu pengimpor beras dari negara tersebut.

"Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dengan situasi tersebut. Implikasinya tentu kenaikan harga," kata Said saat dihubungi Tempo pada Ahad, 23 Juli 2023.

Said menjelaskan, berkurangnya volume ekspor India pasti akan mempengaruhi stabilitas pangan global. Karena itu, Indonesia sebagai negara importir pangan terancam mengalami persoalan stabilitas dan harga.

Terlebih, tutur Said, Indonesia selama ini bergantung pada Thailand, Vietnam, dan India untuk menjamin pasokan beras di dalam negeri. India sendiri telah menutup keran ekspor beras sejak 20 Juni lalu. Vietnam pun mengatakan akan menghentikan ekspor beras sebanyak 44 persen.

Menurut Said, langkah antisipasi yang bisa disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah memastikan produksi di dalam negeri ajeg. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan alternatif negara pengimpor beras selain India dan Vietnam.

Tetapi, opsi impor seharusnya menjadi pilihan terakhir. Pemerintah diminta untuk mengoptimalisasi produksi di dalam negeri. Caranya, dengan menyediakan alat pompa dan benih tahan kering.

Said juga menyarankan pemerintah untuk segera memetakan wilayah mana yang mempunyai potensi kekeringan parah, lalu menentukan langkah intervensinya. Misalnya, memperbaiki sistem irigasi yang rusak.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga diharapkan memberikan pendampingan untuk para petani agar beralih ke komoditas yang tahan kering. Pendampingan, ujar Said, bisa dilakukan dengan memberikan sebanyak mungkin informasi dan teknologi yang bisa mengurangi risiko gagal panen.

Untuk wilayah yang masih memiliki pasokan air yang cukup, ia meminta agar pemerintah memastikan sarana dan kondisi di lokasi tersebut memadai. Pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan dana khusus untuk menanggung kerugian petani akibat kekeringan. Said mengatakan penanggungan kerugian petani bisa dilakukan dengan mekanisme asuransi tani.

Pilihan Editor: Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan