TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor atau DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Melalui peraturan tersebut, para eksportir dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan wajib menempatkan devisa hasil ekspor minimal 30 persen ke rekening khusus dalam negeri.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut, penerapan aturan baru devisa hasil ekspor ini akan memberikan keuntungan bagi negara berupa adanya cash inflow dari hasil ekspor yang akan menambah dan memperkuat cadangan devisa.

“Sehingga dapat memperkuat mata uang rupiah,” kata Fahmy saat dihubungi, Minggu, 16 Juli 2023.

Di sisi lain, Fahmy juga mengungkapkan adanya dampak kerugian bagi para pengusaha ekspor. Menurutnya, para eksportir akan menanggung opportunity loss karena lebih menguntungkan menyimpan devisa di luar negeri.

Selanjutnya: "Salah satu keuntungan bagi pengusaha...."

<!--more-->

“Salah satu keuntungan bagi pengusaha yang parkir uang di luar negeri adalah bisa mendapatkan kredit dari bank luar negeri. Kalaupun menghambat investasi di Indonesia, tidak signifikan,” ujarnya.

Meski demikian, Fahmy mengungkapkan profitabilitas eksportir tidak akan menurun dengan adanya aturan devisa hasil ekspor yang baru ini. Pasalnya, margin ekspor akan lebih besar daripada opportunity loss jika menempatkan devisa di Indonesia. “Hanya sedikit mengurangi margin pengusaha,” katanya.

Ia pun menekankan bahwa aturan devisa hasil ekspor yang baru ini memang dibutuhkan untuk ‘memaksa’ para pengusaha memarkir devisa di dalam negeri. Hal ini tentunya akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2023.

Pilihan Editor: Jelang Pemilu 2024, Kadin: Tokoh Politik Jangan Bikin Gaduh agar Ekonomi Tetap Tumbuh