Bakal Diluncurkan Bulan Ini oleh Bappebti, Apa Peran Bursa Kripto?

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 15 Juli 2023 13:27 WIB

Di Indonesia, Bitcoin sudah memiliki legalitas. Bitcoin dan aset kripto diatur oleh Kementerian Perdagangan. Indodax sebagai tempat perdagangan kripto secara online saat ini telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti). REUTERS/Dado Ruvic

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, setelah bursa kripto dirilis, semua transaksi hanya bisa dilakukan melalui bursa tersebut.

“Kami kemarin sudah menyepakati tata tertib bursa. Jadi proses know your customer (KYC) dan segala macam sudah diatur di situ,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Juli 2023.

Bappebti ingin koin yang dijual di bursa kripto koin lokal

Adapun perdagangannya, kata dia, nanti akan melalui aplikasi masing-masing yang sudah terintegrasi. Bappebti pun sudah melakukan tes integrasinya. Koin kripto yang dijual, Didid berujar, Bappebti inginnya lokal.

Namun, koinnya tetap mengikuti perkembangan pasar internasional, termasuk soal harga. Asalkan koinnya itu sudah disetujui Bappebti. “Bisa jadi antar pedagang juga tidak selalu sama. Nanti call-nya mana yang menguntungkan,” tutur Didid.

JIka harga anjlok, dia melanjutkan, bisa dilakukan suspensi. Namun, jika itu hanya karena kondisi pasar, maka bisa dilanjutkan. Selain itu, Didid juga berharap tidak ada pihak yang mempermainkan harga aset kripto. Karena bisa saja seolah-olah orang tersebut main, padahal bukan.

Advertising
Advertising

“Nanti baru dilihat, kalau pasarnya memang begitu maka akan dilepas lagi. Tapi kalau karena pihak lain yang mau mempermainkan harga ya tidak bisa,” tutur Didid.<!--more-->

Bappebti sudah lakukan tes integrasi sistem

Dia pun menjelaskan persiapan menjelang peluncuran bursa kripto.“Sudah siap, akan kami luncurkan,” ujar Didid. Rencana awalnya, kata dia, bursa kripto akan dirilis pada Juni 2023.

Namun pada Mei 2023 lalu, Didid menunaikan ibadah haji dan baru kembali ke Indonesia pada 3 Juli 2023. Sehingga waktu peluncurannya mundur, tapi semua prosesnya sudah selesai. Didid mengaku harus melakukan review terlebih dahulu dalam sepekan ini.

“Kemarin kami sudah lakukan tes integrasi sistem antara pedagang, bursa, kliring, dan depository,” tutur dia. Sehingga saat ini sudah ada tiga komponen yakni lembaga bursa, kliring, dan kustodian.

Bappebti sudah menyurati Menteri Perdagangan

Bappebti, dia berujar, sudah menyurati Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan melaporkan rencana soal bursa kripto itu. Jika tidak ada arahan lain, Didid akan menandatangani izinnya. Berasarkan izin tersebut, akan diberikan waktu satu bulan kepada pedagang berizin untuk bergabung dengan bursa.<!--more-->

Peran bursa kripto: mengawasi, mengelola, dan mengatur para anggota

Sebelumnya, Didid mengatakan bursa kripto nantinya akan mengawasi, mengelola, dan mengatur para anggotanya.

“Intinya adalah melakukan pengelolaan, pengendalian, pencatatan. Kemudian akan segera action ketika ada permasalahan,” kata Didid kepada wartawan di Gedung Bappebti, Kamis, 5 Januari 2023.

Seperti Bursa Efek Indonesia, Didid mengatakan bursa kripto nantinya juga dapat melakukan suspend ketika ada aset kripto yang transaksinya naik atau turun drastis.

Jika bursa aset kripto ini terbentuk, nantinya akan berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Namun selama masa transisi ke OJK, untuk sementara, kendali atas bursa aset kripto akan berada di bawah Kementerian Perdagangan.

“Prinsipnya begitu. Saya ingin memindahkan ini ke OJK setelah barang ini sudah bagus. Saya tidak ingin memindahkan ketika masih compang-camping. Harapan saya begitu,” ucap Didid.

Kemendag harap bursa kripto dapat berikan proteksi dan perlindungan bagi investor

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebelumnya menyatakan Bursa Kripto Indonesia diharapkan dapat memberikan proteksi dan perlindungan terhadap investor. “Kita tidak mau konsumen tidak terlindungi, untuk melindungi konsumen itu perlu banyak prosedur,” kata dia pada awal Oktober 2022 lalu.

Dia lalu mencontohkan kustodian atau bank umum yang menawarkan jasa penitipan efek dan harta lain. Artinya, ada yang mengatur dan menyimpan aset, kemudian menyimpan dana, serta memastikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Nah hal itu kan yang jadi prioritas.”

Meski memasang target mempercepat pembentukannya, Jerry memastikan Bursa Kripto Indonesia tidak akan terburu-buru dirilis. Pemerintah mempertimbangkan banyak hal agar entitas itu nantinya dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Kepala Bappebti Sebut Bursa Kripto Siap Diluncurkan, Diprediksi Bisa Datangkan Investor Baru

Berita terkait

Kemendag Sebut Pertek Kemenperin Picu Ribuan Kontainer Tertahan di Pelabuhan

45 menit lalu

Kemendag Sebut Pertek Kemenperin Picu Ribuan Kontainer Tertahan di Pelabuhan

Ribuan kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak terkendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor

Baca Selengkapnya

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

2 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

18 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

18 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

19 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

21 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

23 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Kemendag ke Cile, Kunjungi Importir Sepeda asal Indonesia

2 hari lalu

Kemendag ke Cile, Kunjungi Importir Sepeda asal Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Cile, kunjungi importir sepeda asal Indonesia.

Baca Selengkapnya