TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia alias World Bank menaikkan status Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country. Ekonom dari Celios Bhima Yudhistira mengungkap dampaknya.

Bhima menyebutkan kenaikan status tersebut didorong oleh pemulihan mobilitas pasca pandemi Covid-19 an kenaikan harga komoditas. Namun, kini harga komoditas kembali turun sehingga dia menilai net ekspornya bisa terkoreksi dan Indonesia berisiko turun menjadi lower middle income country lagi.

"Kedua, kita melihat bahwa banyak kelebihan memang. Kelebihannya adalah credit rating, makanya hari ini diumumkan kan ternyata kita masih dapat triple B dari credit rating agensi, yang dianggap bahwa persepsi dari risiko utangnya itu masih bisa dikelola," kata Bhima saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juli 2023.

Meski begitu, Bhima menilai kenaikan status tersebut juga memiliki banyak kelemahan. Negara berpendapatan menengah ke bawah itu, kata dia, banyak mendapatkan hibah dari negara maju dan pinjaman dengan bunga yang relatif lebih kecil.

"Tapi begitu kita naik status, dianggap Indonesia sudah mampu mencari pendanaan, implikasinya adalah bunganya akan jauh lebih mahal dan disuruh mencari pendanaan di pasar," ujar Bhima. "Akhinya dominasi SBN (surat berharga negara) itu makin membebani utang dalam jangka panjang."

Selain itu, kelemahan lainnya adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat memiliki fasilitas perdagangan GSP (Generalized System of Preferences).

Menurut Bhima, sebelumnya Indonesia memiliki banyak barang bahkan mendapatkan fasilitas 0 persen tarif atau bea masuk untuk masuk ke pasar negara maju. Namun ketika status Indonesia naik, ada koreksi sehingga barang Indonesia akan dikeluarkan sebagian besar.

"Karena dianggap Indonesia nggak perlu butuh bantuan untuk masuk ke negara maju dengan 0 persen tarif. Kalau gitu kita naikkan tarifnya jadi 5 persen, kan Indonesia sudah negara berpendapatan menegah atas'," ungkap Bhima.

Selanjutnya: Ada isu ketimpangan<!--more-->

Lebih jauh, dia menilai status Indonesia sebagai upper middle income country tidak menjamin semua penduduk mendapatkan manfaat pendapatan yang rata. Jadi, kata dia, ada isu ketimpangan.

"Terakhir, proses lower middle income country menjadi upper middle income tidak sesulit kita masuk ke high income country. Jadi kita nggak bisa bangga nih," kata Bhima.

Dia menuturkan, kini butuh 7 hingga 8,5 persen rata-rata pertumbuhan pasca pandemi Covid-19 untuk bisa menjadi negara maju. Dia memproyeksikan, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 5 persen, baru pada 2070 RI bisa menjadi negara maju.

"Ini bukan Indonesia emas 2045, tapi 2070 simulasinya. Dan itu artinya kan butuh waktu yang sangat banyak, bahkan kita bisa terjebak dalam middle income trap," tutur dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok upper middle income country.

“Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income country di tahun 2020 karena pandemi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester kedua 2023. Sebab, instabilitas lingkungan global dan ketegangan geopolitik masih berlangsung.

“Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah, kelihatan ekspor kita juga menurun, kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat,” tutur Jokowi.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Bank Dunia Danai Pengembangan BRT Bandung Raya, Ada Akses Menuju Stasiun Kereta Cepat