Terkini: Hipmi Dukung Jokowi Tolak Usulan IMF, Syarat JIS Menjadi Stadion Piala Dunia U-17
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Minggu, 2 Juli 2023 18:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca adalah tentang pernyataan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak permintaan Dana Moneter Internasional (IMF). Permintaan IMF supaya pemerintah Indonesia tidak melarang ekspor komoditas seperti bijih nikel dianggap bisa mengganggu upaya pemerintah melakukan hilirisasi industri dalam negeri.
Berita berikutnya masih terkait pelarangan ekspor bijih nikel. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menganggap ada standar ganda pada sikap IMF. Menurut Bahlil, lembaga dana moneter itu mendorong transformasi struktural, serta penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Namun di sisi lain, IMF menentang kebijakan larangan ekspor mineral mentah berdasarkan analisis untung rugi yang telah dilakukan lembaga tersebut.
Berita berikutnya adalah pernyataan Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menanggapi soal ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke Cina yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai hal ini berkaitan dengan kebijakan hilirisasi industri nikel berbasis larangan ekspor.
Selanjutnya berita tentang permintaan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) supaya sejumlah bank digital yang menawarkan suku bunga deposito tinggi agar memberi tahu risiko yang akan dihadapi nasabah.
Berita kelima adalah tentang Jakarta International Stadium (JIS) yang disebut layak untuk menggelar Piala Dunia U-17 yang bakal dihelat November mendatang di Indonesia. Namun Menteri Olahraga, Dito Ariotedjo, memberikan sejumlah catatan.
Berikut lima berita terkini Tempo.co.
Selanjutnya: Hipmi Sebut Keputusan Pemerintahan Jokowi Tolak IMF Sudah Tepat ...
<!--more-->
- Hipmi Sebut Keputusan Pemerintahan Jokowi Tolak IMF soal Hilirisasi Sudah Tepat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai keputusan pemerintahan Jokowi atau Presiden Joko Widodo yang dengan tegas menolak imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertimbangkan larangan ekspor komoditas, seperti nikel, dan hilirisasi, sudah tepat.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho mengatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan keputusan yang baik dan menguntungkan Indonesia.
Menurut Fathul, pemerintah harus berani dan siap menghadapi sejumlah pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut.
"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.
IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia".
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- IMF Minta Indonesia Pertimbangkan Ekspor Nikel, Bahlil: Ada Ketakutan dari Mereka, Ada Apa Ini?
Dana Moneter Internasional atau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
"Direksi mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari perusahaannya komoditas mentah, seperti nikel," ujar IMF dalam press release di dokumen tersebut, dikutip Jumat.
IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambahan dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Selain itu, IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan oleh analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.
"Dalam konteks itu, direksi meminta pertimbangan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," tutur IMF.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Hilirisasi Nikel Dinilai Dorong Aktivitas Ekspor Ilegal ...
<!--more-->
- Kebijakan Hilirisasi Nikel Dinilai Dorong Aktivitas Ekspor Ilegal, Pengamat: Serapan di Domestik Belum Siap
Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menanggapi soal ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke Cina yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai hal ini berkaitan dengan kebijakan hilirisasi industri nikel berbasis larangan ekspor.
Pasalnya, ucap Komaidi, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan membangun serapan di dalam negeri. Padahal, regulasi tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
"Artinya kebijakan ini sudah cukup lama. Seharusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjangnya, termasuk serapan di domestiknya," ucap Komaidi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Juli 2023.
Bila serapan domestik tidak siap, ia menjelaskan hal tersebut akan berpengaruh pada mekanisme harga yang wajar. Hal-hal itu lah yang berpotensi mendorong adanya ekspor ilegal. Ditambah aktivitas operasional terus berjalan, sehingga pengusaha perlu perlu membiayai kegiatan produksi mereka seperti gaji karyawan dan sewa peralatan.
Alhasil bila tidak ada pemasukan, tutur Komaidi, pengusaha mau tidak mau harus mencari solusi demi membiayai kegiatan operasi mereka. Dengan demikian, apabila serapan di dalam negeri tidak maksimal, pengusaha akan berusaha menjual produk mereka termasuk melalui ekspor secara ilegal.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Bunga Bank Digital Lebih Tinggi dari TBP, LPS Minta ...
<!--more-->
- Bunga Bank Digital Lebih Tinggi dari TBP, LPS: Sosialisasikan atau Kami yang Beri Tahu Masyarakat
Sejumlah bank digital menawarkan suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga penjaminan (TBP) sesuai ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS telah meminta bank digital melakukan sosialisasi.
Kepala Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah meminta kepada bank digital agar memberi tahu risiko bila bunga simpanan lebih tinggi dari yang dijamin LPS.
"Kalau mereka gagal memberikan itu, kami akan memberi pemberitahuan ke masyarakat. Itu lebih jelek kan," ujar Purbaya usai konferensi pers LPS Monas Half Marathon, Jakarta, Minggu, 2 Juli 2023.
Sebagai informasi, suku bunga penjaminan di bank umum adalah 4,25 persen untuk simpanan rupiah dan 2,25 persen untuk valuta asing (valas). Adapun suku bunga penjaminan di BPR adalah 6,75 persen untuk simpanan rupiah.
Purbaya membeberkan LPS tidak bisa melarang bank digital memberikan bunga tinggi, selama pihak perusahaan memberikan informasi yang fair kepada nasabah.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Syarat JIS Menjadi Stadion Piala Dunia U-17 ...
<!--more-->
- JIS Disebut Layak Jadi Stadion Piala Dunia U-17, Menpora Beri Catatan
Jakarta Internasional Stadium (JIS) disebut layak untuk menggelar Piala Dunia U-17 yang bakal dihelat November mendatang di Indonesia. Namun Menteri Olahraga, Dito Ariotedjo, memberikan sejumlah catatan.
Dito, sapaan dia, mengatakan ada sejumlah stadion yang memenuhi standar untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-17, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Manahan, Jakabaring, dan Kapten I Wayan Dipta.
"JIS juga menjadi opsi, hanya ada catatan aja. Tapi itu sudah memenuhi standar," ujar Dito Ariotedjo usai konferensi pers LPS Half Marathon di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 2 Juli 2023.
Dia melanjutkan, catatan tersebut perlu diperbaiki agar event internasional bisa diselenggarakan. Contohnya, akses parkir.
"Jadi, sebenarnya akses parkir untuk pemain itu ada kendala sedikit, untuk bus tidak bisa masuk," papar Dito Ariotedjo.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Pesawat Asing Berseliweran Layani Domestik, Susi Pudjiastuti: Maskapai Lokal Sangat Dirugikan hingga ..
