TEMPO.CO, Jakarta - Klaim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan penambangan pasir laut di Pulau Rupat menjadi berita terkini yang banyak dibaca. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan pihaknya menghentikan penambangan pasir laut tersebut karena terbukti merusak lingkungan. Pernyataan itu disampaikan Adin merespons protes masyarakat Pulau Rupat terhadap penambangan pasir laut.

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional tahun tahun ini sebanyak 3,2 juta. Adapun kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 2023 untuk masing-masing komoditas yakni sapi sebanyak 650.282, kerbau 16.327, kambing 743.672, dan domba 332.770.

Berikutnya adalah kajian Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tentang pengeluaran masyarakat saat libur panjang. Pemerintah memberlakukan cuti bersama pada Rabu, 28 Juni 2023 dan Jumat, 30 Juni 2023 seiring dengan penetapan libur Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Artinya, akan terjadi libur panjang pada saat akhir pekan itu. Akan membuat masyarakat berhemat atau justru boros?

Berita berikutnya terkait kunjungan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito ke Yogyakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kaisar Hironomiya Naruhito kaget melihat sabo dam penahan lahar Gunung Merapi yang dibangun sejak 1958 masih digunakan dan berfungsi.

Berikutnya adalah mengenai detail informasi terkait rumah subsidi bebas pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru tentang rumah subsidi bebas pajak.

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.

1. Penambangan Pasir Laut Diprotes Nelayan Pulau Rupat, KKP: Sudah Dihentikan karena Merusak Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi soal aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan wilayahnya dari ancaman tambang pasir laut. KKP mengklaim telah menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di wilayah tersebut.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin lewat keterangan tertulis pada Rabu, 21 Juni 2023.

Adapun aksi para nelayan pada pekan lalu merupakan respons atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Para nelayan menilai kebijakan itu akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi. Terlebih pemerintah belum mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Logomas Utama yang mengeruk pasir di Rupat Utara.

Sementara itu, Adin menjelaskan pihaknya telah menyegel kapal penambang pasir milik PT Logomas Utama. Ia berujar KKP pun telah memaksa perusahaan untuk menghentikan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir laut di Pulau Babi, Beting Aceh dan Pulau Rupat. Pasalnya, kegiatan penambangan oleh PT Logomas diduga menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya pada akhir Februari 2022.

KKP juga menyatakan telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Adin mengakui memang terjadi kerusakan di perairan Pulau Rupat. Berdasarkan analisa tim ahli, tuturnya, 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam. Sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Syahrul Yasin Limpo tentang 3,2 Juta Hewan Kurban ...

<!--more-->

2. Menjelang Idul Adha, Syahrul Yasin Limpo: Tersedia 3,2 Juta Hewan Kurban

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional tahun tahun ini sebanyak 3,2 juta. Adapun kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 2023 untuk masing-masing komoditas yakni sapi sebanyak 650.282, kerbau 16.327, kambing 743.672, dan domba 332.770.

“Se-Indonesia kami mempersiapkan hewan kurban 3,2 juta. Dari deteksi serta laporan yang ada semua on the track, ketersedian dalam pantauan,” kata Syahrul Yasin Limpo melalui keterangannya pada Rabu malam, 21 Juni 2023.

Lebih lanjut, Syahrul Yasin Limpo menuturkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah memastikan pelaksanaan kurban sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kementan juga membentuk gugus tugas untuk mengawal ketersediaan hewan kurban.

Gugus tugas tersebut berfungsi sebagai pengawas ketersediaan dan kesehatan hewan kurban. Lingkup kerjanya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Menurut Syahrul Yasin Limpo, gugus tugas ini pun mengecek kondisi hewan setiap waktu serta bertugas melakukan update data hewan kurban.

“Salah satu yang kita cek, yang bisa diperdagangkan adalah hewan yang sudah memiliki eartag berarti tandanya sudah divaksin dan tidak boleh dipotong kalau di bawah 28 hari,” tuturnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Libur Panjang Idul Adha, Menambah Pendapatan atau Pemborosan?

Pemerintah memberlakukan cuti bersama pada Rabu, 28 Juni 2023 dan Jumat, 30 Juni 2023 seiring dengan penetapan libur Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Artinya, akan terjadi libur panjang pada saat akhir pekan itu.

Libur panjang di akhir pekan atau long weekend rupanya menuai polemik. Libur panjang disebut bisa saja membawa dampak positif dan negatif: menambah pendapatan atau pemborosan. Berikut dampak positif dan negatif libur panjang.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan libur panjang berdampak positif bagi perekonomian. Dia pun menjelaskan sektor-sektor yang terdampak. "Satu, sektor perhotelan. Jelas okupansi kamarnya akan meningkat," kata Bhima, seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 22 Juni 2023.

Kedua, sektor transportasi. Bhima menilai, penggunaan transportasi mobil pribadi akan meningkat pada periode tersebut. Dengan begitu, bisnis sewa mobil akan diuntungkan.

"Yang ketiga restoran, cafe, sektor yang berkaitan dengan pariwisata, toko oleh-oleh, toko jajanan. Bahkan, pelaku UMKM di sektor kuliner juga akan mengalami kenaikan pendapatan selama liburan panjang," ujar Bhima.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito Kaget karena ...

<!--more-->

4. Menteri PUPR Cerita Kaisar Jepang Kaget Bangunan Sabo Dam Masih Berfungsi Sejak 1958

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito meninjau Balai Teknik Sabo Dam, Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 21 Januari 2023.

Sabo Dam merupakan bangunan hasil kerja sama Indonesia dengan Jepang sejak 1958, sebagai penahan, perlambatan dan penanggulangan aliran lahar Merapi di alur sungai.

"Tadi Kaisar Jepang terkejut karena bangunan ini sejak 1958 masih dipakai, dan masih berfungsi," ujar Basuki Hadimuljono seusai mendampingi Naruhito.

Menteri Basuki mengatakan, keberadaan Sabo merupakan salah satu alasan utama kunjungan Naruhito ke DIY sebab kaisar itu memang dikenal memiliki ketertarikan pada sumber daya air.

Sang Kaisar, kata Basuki, tidak pernah absen pada kegiatan-kegiatan internasional mengenai sumber daya air dan pengelolaannya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Mengenal Rumah Subsidi Bebas Pajak serta Kriteria yang Diberlakukan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru tentang rumah subsidi bebas pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023 itu mengatur mengenai Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini mengatur batas harga maksimum penjualan rumah tapak yang memenuhi syarat untuk pembebasan PPN.

Dengan PMK ini, setiap rumah subsidi memiliki kesempatan untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak. Rentang harga yang ditetapkan antara Rp 16-24 juta untuk setiap unit rumah subsidi.

Pada dasarnya, rumah subsidi adalah unit rumah sederhana yang pembayaran atau pembangunannya dibiayai melalui kredit atau mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah agar beban finansial mereka lebih ringan.

Program rumah subsidi ini secara khusus ditujukan kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, sehingga tidak semua orang dapat menikmati fasilitas ini. Namun, dalam praktiknya tidak semua rumah subsidi dibebaskan dari pungutan PPN sehingga pemerintah menetapkan batasan harga rumah yang masuk dalam kategori rumah subsidi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Ulang Tahun, Begini Ucapan Selamat dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir