Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan saat 100 Tahun Indonesia Merdeka 0,5 Persen: Itu Bukan Hal Mudah

Kamis, 15 Juni 2023 12:40 WIB

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini sudah single digit yaitu 9,57 persen, tapi angka itu masih cukup tinggi. Dia memperkirakan kemiskinan pada 100 tahun Indonesia merdeka—tahun 2045—angkanya 0,5-0,8 persen.

“Tapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang," ujar Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023.

Sehingga, kata dia, momen pada 2030 di mana Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi harus dimanfaatkan. Pada tahun itu, ada 68,3 persen total penduduk Indonesia berusia produktif yang hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara.

Jokowi mengatakan hal itu bisa menjadi peluang, tapi juga bisa jadi sebuah bencana, jika Indonesia tidak bisa mengelolanya. Dia juga mencontohkan ada sebuah negara di Benua Afrika yang pada 2015 mendapatkan bonus demografi, tapi dalam 7 tahun justru terjadi pengangguran yang melonjak hingga 33,6 persen.

"Saya tidak usah sebut negaranya mana, tapi saya yakin bapak ibu tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Tapi kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Advertising
Advertising

Dia pun mengatakan untuk menghadapi puncak bonus demograsi, Indonesia harus punya perencanaan taktis, visi yang taktis, dan strategi yang taktis agar bisa berkompetisi dengan negara lain. "Itu yang dulu-dulu kita enggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri Bappenas. Sudah lebih taktis dan detail," kata dia.

Selain itu angka kemiskinan yang ditargetkan 0,5-0,8 persen itu, Jokowi juga memperkirakan GNI per kapita pada 2023 sudah mencapai angka US$ 5.030 per kapita. “Perkiraan kita di tahun 2045 angkanya kira-kira sampai US$ 30.300 per kapita. Itu lompatannya,” ucap Jokowi.

Jokowi juga mencontohkan Korea Selatan yangh dalam 8 tahun mampu keluar dari middle income trap county (jebakan negara berpendapatan menengah). Di mana angkanya pada 1987 pendapatan per kapitanya di angka US$ 3.500. Kemudian pada 1995 atau 8 tahun setelah itu melompat menjadi US$ 11.800.

“Lompatan seperti ini yang perlu kita tiru. Perlu kita contoh karena kualitas sumber daya manusianya yang fokus pada teknologi dan produktifitas,” kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Kritik Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan Hanya 1 Persen: Mestinya Diprioritaskan Dulu

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

8 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

11 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

14 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

14 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

17 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

18 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

19 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

23 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya