TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menyebut saat ini pembangunan rumah tapak untuk para menteri sudah dimulai konstruksinya. Sementara rumah susun (rusun) untuk aparat sipil negara atau ASN masih di tahap tender.

"Mudah-mudahan Juli untuk pembangunan rumah susun ASN akan segera dimulai, sedangkan pembangunan rumah tapak Menteri sudah dimulai konstruksinya," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Juni 2023.

Anggaran Ditjen Perumahan untuk pembangunan rumah tapak Menteri serta pembangunan rusun ASN, TNI, dan Polri mencapai Rp 4,2 triliun. Adapun total dana untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26,67.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rumah ASN memang akan dibangun dalam bentuk apartemen. Kementerian mengajukan pembangunan 47 tower apartemen ASN dengan nilai kurang lebih Rp 9,4 triliun.

Sebagai informasi, pagu awal Kementerian PUPR pada 2023 sebesar Rp 125,22 triliun dan mengalami penambahan sebesar 15,7 triliun. Sehingga pagu akhir tahun anggaran 2023 menjadi Rp 140,92 triliun. Khusus untuk pembangunan IKN, jumlahnya sebesar Rp 5,61 triliun.

Basuki mengatakan dukungan infrastruktur IKN pada 2020 sampai 2023 sebesar Rp 36,72 triliun. Sedangkan total anggaran pembangunan dari 2020 hingga 2024 mencapai Rp 62,27 triliun.

Adapun pada periode 2020-2024, terdapat 76 paket pekerjaan. Sampai 2023 ini, yang sedang dalam pengerjaan sebanyak 39 paket dengan angaran Rp 24,16 triliun. Progres fisiknya, tutur basuki, baru mencapai 29,87 persen.

"Yang sedang kami lelang saat ini sebesar Rp 21,41 triliun, dengan 37 paket pekerjaan dalam proses lelang," ucapnya.

Untuk pembangunan sumber daya air di IKN, anggarannya sebesar Rp 1,14 triliun. Pembangunan tersebut terdiri dari drainase utama dan pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta Intake Sungai sepaku.

Kemudian untuk Ditjen Bina Marga, total anggaran sebesar Rp 9,72 triliun. Dana tersebut untuk membangun jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi timur dan Sisi Barat, Jalan tol IKN, pembangunan jalan lingkar Sepaku, jalan akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) jembatan Pulau Balang Batang Pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Lalu anggaran Ditjen Cipta karya sebesar Rp 11,58 triliun. Di antaranya untuk pembangunan instalasi penyedia air pendukung SPAM sepaku daerah IKN dan pembangunan aliran limbah. Juga untuk pembangunan gedung kementerian dan masjid negara.

Sedangkan untuk Ditjen Bina Konstruksi, anggarannya sebesar Rp 0,03 triliun. Dana ini digunakan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN dan manajemen pengadaan barang dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.

Basuki melaporkan, pembangunan di IKN melibatkan sekitar 8 ribu orang pekerja. Menurut dia, 30 persen di antaranya merupakan tenaga lokal yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja oleh pemerintah.

Pilihan Editor: Quantum Power Asia Bakal Investasi di Proyek PLTS Rp 104,4 Triliun untuk Suplai Listrik Bersih di IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini